Repelita [Jakarta] - Penulis ternama sekaligus akuntan Tere Liye melayangkan sorotan tajam kepada Universitas Gadjah Mada mengenai penanganan sengketa dokumen akademik milik mantan Presiden Joko Widodo.
Tere Liye menganggap sikap hukum pihak kampus yang bertahan menolak pembukaan transkrip akademik alumninya kepada masyarakat justru mencoreng reputasi lembaga perguruan tinggi tersebut.
ADVERTISEMENT
Sikap keukeuh kampus ternama itu dinilai hanya menambah beban citra institusi di mata publik.
"Awalnya saya bisa memahami alasan UGM menolak demi perlindungan data pribadi. Tapi setelah Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan data tersebut harus dibuka, harusnya selesai. UGM tinggal patuh," ujar Tere Liye melalui akun resminya yang telah terverifikasi di Facebook, Minggu (2/8/2026).
Upaya keberatan yang diajukan pihak kampus ke Pengadilan Tata Usaha Negara berakhir dengan keputusan yang menegaskan bahwa arsip akademik tersebut tergolong informasi terbuka.
Rencana pengajuan langkah kasasi menuju Mahkamah Agung oleh pihak universitas sangat disayangkan karena dinilai sekadar memperpanjang proses.
"Apakah mereka mau naik hingga Mahkamah Agung, hingga ke bulan dan bintang, hanya demi mendapat keputusan bahwa transkrip alumninya tertutup? Kasihan melihat UGM, mereka kena getahnya sendiri," tegasnya.
Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut menilai kegigihan kampus melangkah ke ranah peradilan tertinggi mengindikasikan upaya maksimal dalam menutupi arsip nilai perkuliahan yang bersangkutan.
"Jika UGM lanjut ke MA, fix, mereka mati-matian melindungi transkrip alias master data nilai-nilai alumni yang bersangkutan selama kuliah di sana," tambah alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu.
Dalam pandangannya sebagai praktisi akuntansi, lembar fisik ijazah formal pada era era industri modern saat ini sudah tidak lagi memegang peranan utama.
Keterampilan praktis serta bukti rekam jejak kerja nyata dianggap jauh lebih berharga ketimbang sekadar dokumen kelulusan formal.
"Hari gini, saya mencari karyawan sama sekali tidak melihat ijazah lagi. Saat menyeleksi editor, layouter, ilustrator, hingga pegawai toko online, secuil pun saya tidak lihat ijazahnya. Saya lihat pengalaman dan minta mereka praktik kerja langsung," pungkas Tere Liye.
Sebelumnya permohonan keberatan yang diajukan institusi pendidikan tersebut resmi ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Ketetapan peradilan administrasi tersebut mengukuhkan vonis Komisi Informasi Pusat terkait keterbukaan berkas kelulusan Presiden ke-7 Republik Indonesia.
Informasi putusan sengketa dokumen tersebut dimuat secara resmi dalam sistem penelusuran perkara peradilan pada akhir bulan Juli.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
