Repelita [Jakarta] - Pembelaan resmi dari pihak internal istana terkait tuduhan inefisiensi alokasi dana operasional perjalanan dinas kepala negara ke luar negeri memicu perbincangan hangat.
Pihak kesekretariatan mengklaim adanya kompensasi mandiri dari kantong pribadi sang presiden apabila terdapat pengeluaran yang melampaui plafon anggaran negara.
ADVERTISEMENT
Melalui rekaman audio visual yang disebarkan lewat platform komunikasi digital lembaga kesekretariatan pada Selasa (2/6/2026), argumen ini dikeluarkan guna merespons kritik dari mantan pejabat luar negeri.
“Masalah biaya bila ke luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," kata Teddy dikutip Selasa (2/6/2026).
Manajemen internal diklaim telah menerapkan kebijakan pemangkasan kuota delegasi pendamping secara signifikan hingga menyentuh angka separuh dari total sebelumnya.
Jika pada periode terdahulu jumlah rombongan dinas bisa mencapai ratusan orang, saat ini pembatasan ketat diberlakukan guna meminimalkan pengeluaran.
Kendati demikian, argumentasi yang dilemparkan oleh pihak istana tersebut justru menuai reaksi miring dan dipandang oleh para pengguna internet sebagai upaya pengalihan substansi masalah.
Masyarakat menyoroti ketidakselarasan fokus jawaban karena persoalan utama yang digugat adalah efisiensi penggunaan dana APBN, bukan dana pribadi presiden.
Kenapa yang dijelaskan kelebihan biaya woiyy? Kan yang dipermasalahkan @dinopattidjalal biaya yang ditanggung Negara ? Ngeles apa alihkan issue ini ya?” tulis pengguna Instagram @didi.loobeez.
Sebelumnya, pengamat hubungan internasional yang juga mantan duta besar tanah air untuk negara adidaya mengkritik besarnya komponen biaya logistik kunker antarkontinen.
Alokasi dana untuk tim pendahulu, sewa armada transportasi udara, hotel tempat menginap, hingga pemenuhan kebutuhan dasar rombongan ditaksir menelan anggaran yang masif.
“Satu perjalanan ke luar negeri bisa menghabiskan biaya puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Karena itu saya punya lima saran untuk Presiden Prabowo,” kata mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini.
Sebagai solusi konkret, kepala negara disarankan untuk memaksimalkan jalur komunikasi digital jarak jauh guna mengurangi intensitas kunjungan fisik ke luar negeri.
Berdasarkan rekam jejak kedinasan sang diplomat senior, poin penting dari sebuah pembicaraan bilateral antarkepala negara sejatinya berlangsung singkat.
Selebihnya, agenda kunjungan kerja resmi lebih banyak diisi oleh rangkaian kegiatan seremonial formal yang dinilai kurang memiliki nilai strategis mendesak.
"Pengalaman saya, suatu kunjungan bilateral biasanya hanya berpusat pada satu pembicaraan yang berlangsung satu jam atau dua jam. Selebihnya basa-basi, jamuan, dan seremonial yang biasanya tidak perlu,” jelasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
