Repelita Jakarta - Rekaman lawas wakil kepala daerah wilayah borneo barat mendadak kembali menjadi perbincangan hangat di berbagai platform dunia maya menyusul rangkaian demonstrasi berujung kericuhan di ibu kota negara.
Sorotan publik yang mengarah pada kelompok masyarakat tertentu membuat potongan video penolakan tegas dari sang pejabat daerah kembali diangkat dan disebarluaskan oleh para pengguna internet.
ADVERTISEMENT
Meskipun kembali ramai diperbincangkan saat ini, pernyataan tersebut sebenarnya bukanlah tanggapan baru yang dikeluarkan untuk merespons insiden keamanan yang terjadi pada akhir agustus lalu.
Dokumentasi audio visual tersebut merupakan rekaman arsip lama dari bulan mei tahun dua ribu dua puluh lima ketika polemik kehadiran kelompok tersebut pertama kali mencuat di wilayah regional setempat.
Pemerintah daerah pada masa itu memang sempat memperketat pengawasan terhadap berbagai bentuk perkumpulan massa yang dinilai berpotensi memicu ketegangan sosial di tengah masyarakat.
Sikap tegas tanpa kompromi pernah disampaikan oleh krisantus kurniawan selaku wakil gubernur terkait penolakan mutlak terhadap keberadaan ormas tertentu di bumi khatulistiwa.
"Jadi saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya GRIB di Provinsi Kalimantan Barat," ucapnya dalam rekaman yang kembali beredar luas tersebut.
Peringatan keras tersebut bahkan tidak hanya ditujukan kepada satu kelompok tertentu saja melainkan diperluas bagi siapa pun yang berpotensi merusak kedamaian warga.
"Tidak ada tempat bagi ormas kelompok mana pun yang berpotensi untuk memicu (gangguan) ketenteraman di Provinsi Kalimantan Barat," tambahnya.
Instruksi khusus juga telah dikeluarkan kepada jajaran badan kesatuan bangsa dan politik setempat agar menutup pintu bagi kelompok tersebut dalam agenda pertemuan resmi apa pun.
"Dan saya sudah perintahkan juga kepada Kesbangpol, jangan diterima untuk audiensi dan sebagainya, karena saya lihat sudah bikin keributan di mana-mana," tegasnya.
Dukungan penuh dari jajaran aparat penegak hukum baik dari unsur militer maupun kepolisian sangat diharapkan untuk menjaga stabilitas keamanan daerah.
"Untuk itu, saya mohon juga dukungan aparat keamanan, baik TNI maupun POLRI," ungkapnya dalam kesempatan yang sama sewaktu polemik itu bergulir.
Pihak kesbangpol regional mencatat bahwa proses legalitas administrasi ormas tersebut memang sempat tertunda akibat penolakan dari berbagai elemen masyarakat lokal serta arahan pimpinan daerah.
Bahkan dalam catatan pemberitaan masa lalu, sang pejabat daerah sempat menyatakan kesiapan memimpin langsung barisan pengamanan jika ketenangan warga terganggu.
Sementara itu, perwakilan hukum dewan pimpinan pusat kelompok yang bersangkutan telah memberikan klarifikasi resmi untuk menepis segala tudingan miring terkait kericuhan unjuk rasa.
Aksi yang dilakukan oleh para anggotanya di lapangan diklaim bertujuan untuk mengamankan situasi agar tidak semakin memburuk serta mendukung penyampaian aspirasi yang tertib.
Kemunculan kembali rekaman arsip lama tersebut murni disebabkan oleh algoritma media sosial yang mengangkat isu relevan akibat situasi nasional terkini dan bukan respon mutakhir pejabat terkait.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
