Repelita Jakarta - Kritik terhadap sistem penanggulangan bencana kembali disampaikan melalui media sosial, dengan sorotan pada kesiapan negara sebelum bencana terjadi.
Akun Instagram @bangsyukurmandar mengunggah pandangannya pada 7 September 2026 dengan menekankan pentingnya sistem yang mampu bekerja sejak tahap pencegahan hingga penanganan pascabencana.
ADVERTISEMENT
Dalam unggahan tersebut, ia menilai penanggulangan bencana tidak seharusnya baru bergerak ketika musibah telah terjadi dan masyarakat sudah menjadi korban.
"Sistem penanggulangan bencana tidak boleh hanya bergerak ketika bencana sudah terjadi."
Ia menyebut banjir, longsor, kebakaran hutan, dan berbagai bencana lainnya kerap memperlihatkan persoalan berupa respons yang lambat, koordinasi yang lemah, serta penyaluran bantuan yang dinilai belum selalu tepat sasaran.
"Ketika banjir, longsor, kebakaran hutan, atau bencana lainnya datang, rakyat justru sering dipaksa menghadapi lambannya respons, koordinasi yang lemah, hingga bantuan yang tidak selalu tepat sasaran."
Menurut unggahan tersebut, kondisi itu menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan sistem nasional apabila negara baru mengambil langkah setelah korban mulai berjatuhan.
"Kalau negara baru sibuk setelah korban berjatuhan, lalu di mana sebenarnya kesiapan sistem kita?"
Sorotan berikutnya diarahkan pada pola penanganan bencana yang dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pemberian bantuan setelah kejadian.
Ia menilai momentum bencana semestinya tidak berhenti pada kegiatan bantuan dan pencitraan kepedulian, tetapi harus diikuti pembenahan terhadap persoalan mendasar.
"Yang lebih mengkhawatirkan, bencana sering dijadikan momentum untuk membagi bantuan dan menampilkan kepedulian, sementara persoalan mendasar seperti mitigasi, tata ruang, kesiapan daerah, transparansi anggaran, dan perlindungan masyarakat belum dibenahi secara serius."
Dalam pandangannya, masyarakat membutuhkan kehadiran negara yang berlangsung secara menyeluruh, mulai dari sebelum bencana, ketika bencana berlangsung, hingga proses pemulihan setelahnya.
"Rakyat tidak membutuhkan seremoni setelah bencana—rakyat membutuhkan negara yang hadir sebelum, saat, dan setelah bencana."
Karena itu, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penanggulangan bencana di tingkat nasional.
"Sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi total terhadap sistem penanggulangan bencana nasional."
Perhatian juga diberikan pada penggunaan anggaran penanggulangan bencana agar belanja negara benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
"Anggaran besar harus benar-benar menghasilkan perlindungan nyata, bukan sekadar habis dalam birokrasi."
Unggahan tersebut kemudian mendapat beragam tanggapan dari pengguna Instagram yang ikut mengkritik respons pemerintah terhadap persoalan kebencanaan.
Salah satu komentar menyinggung anggaran dan mengaitkannya dengan lambannya penanganan yang dirasakan masyarakat.
"Anggarannya dulu masih banyak aja udah lambat, apalg yg anggarannya udah secuil ini 😂"
Komentar lain menyindir penanganan kebakaran hutan yang dinilai lebih menonjolkan seremoni dibandingkan kesiapan peralatan.
"Padamin hutan aja pake ceremony 👏🏻👏🏻👏🏻, trus alatnya primitif 😅😅"
Ada pula pengguna yang menyampaikan kritik dengan menyederhanakan persoalan birokrasi menjadi rangkaian rapat hingga pengadaan.
"Sistem nya gini pak rapat >rapat >rapat >rapat >pengadaan>korup😂🙌"
Komentar lain memberikan penilaian keras terhadap kondisi tersebut dengan menyebutnya sebagai sesuatu yang memalukan bagi negara.
"Secara negara sangat memalukan."
Pengguna lainnya juga mempertanyakan tindak lanjut mengenai kebutuhan kendaraan untuk mendukung penanggulangan kebakaran dan menyinggung tambahan unit yang disebut dalam komentarnya.
"apakabar kemarin Forum Minta Unit 50 Motor Untuk Akomodasi Penanggulangan Bencana Kebakaran? bahkan Prabowo menambahkan 100 unit 🤣🤣 mana Beritanya. Tenggelam. Meeting2 mulu cuma nambah Foto Pajangan Ruang Tamu aja"
Komentar lain kembali menyoroti banyaknya rapat yang dianggap tidak berbanding lurus dengan pengelolaan negara.
"Rapat terus negara sampe ngga keurus"
Sejumlah pengguna juga mempertanyakan kepedulian pemerintah terhadap persoalan bencana yang terjadi di berbagai daerah.
"Emang pemerintah peduli sm bencana"
Kritik dengan nada lebih keras juga muncul dalam kolom komentar dan menyoroti dugaan perbedaan prioritas antara kepentingan masyarakat dan pejabat.
"YG BIKIN SUSAH RAKYAT. GA " DI PIKIRIN".. YG BIKIN.. KANTONG TEBAL.. BUAT.. PEJABAT. ITU YG SELALU.. MEREKA " PIKIRIN"....."
Komentar lainnya menyampaikan sindiran terhadap kondisi fisik Presiden Prabowo dan mengaitkannya dengan anggapan mengenai perhatian terhadap persoalan negara.
"Waduh sampe agak kurusan bang syukur memikirkan negara kita ini sementara pak Wowo yg seharus nya lebih memikirkan negara ini malahan makin gemuk dan glowing mukanya😂😂😂"
Ada pula komentar yang mengkritik kebijakan anggaran dengan menyebut adanya kekhawatiran terhadap penggunaan dana negara.
"Menghambur" kan uang nentrinya bisa minta tambah Anggaran yg jura" di turuti terus. Abcur"
Komentar lain bahkan menggunakan istilah keras untuk menggambarkan kekecewaan terhadap kondisi yang mereka soroti.
"Biadab lebih tepatnya bang !"
Persoalan anggaran juga dikaitkan salah satu pengguna dengan program pemerintah lainnya yang dianggap membutuhkan dukungan dana.
"Pemerintah gk Mau RUGI kalau urusan Ganti Rugi,, soalnya Uang negara nnt Berkurang susah lgi buat MBG nnt gk jalan 😭😭😭"
Sementara itu, terdapat pula ajakan untuk menggaungkan pembahasan mengenai Undang-Undang Perampasan Aset sebagai bagian dari agenda yang dianggap penting.
"BANG UU PERAMPASAN ASET YG PERLU KITA GAUNGKAN KALAU YAMG LAIN² NO 2 KAN DULU"
Rangkaian komentar tersebut menunjukkan beragam reaksi pengguna terhadap unggahan @bangsyukurmandar, mulai dari kritik terhadap respons pemerintah, pengelolaan anggaran, birokrasi, hingga kebutuhan evaluasi sistem penanggulangan bencana.
Pada akhirnya, unggahan tersebut menekankan bahwa kegagalan sistem penanggulangan bencana akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat yang menghadapi kehilangan harta benda, tempat tinggal, bahkan nyawa.
"Karena ketika sistem gagal, yang membayar bukan pejabat—tetapi rakyat dengan kehilangan harta, tempat tinggal, bahkan nyawa."(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
