Repelita Jakarta - Pembentukan struktur kepengurusan kabinet pemerintahan baru yang dinilai terlampau gemuk memicu gelombang kritik serta sinisme mendalam dari kalangan masyarakat.
Publik menyoroti pembengkakan alokasi anggaran belanja negara yang digelontorkan untuk membiayai tunjangan operasional operasional ratusan jajaran aparatur birokrasi tersebut.
ADVERTISEMENT
Catatan evaluasi tajam mengenai besarnya komposisi jajaran kementerian serta dewan penasihat kepresidenan itu disebarluaskan di ruang siber melalui platform media sosial Threads.
Informasi seputar rincian data kuantitas pengisian pos jabatan strategis nasional tersebut diunggah secara resmi oleh akun @arfzulfikar.
Dalam kiriman digital yang dipublikasikan pada tanggal 2 Oktober 2026, sang pemilik akun memaparkan kalkulasi jumlah figur yang diangkat masuk ke dalam lingkaran kekuasaan.
Akun @arfzulfikar menuliskan, "- 49 Menteri - 57 Wakil Menteri - 11 Kepala Lembaga - 26 Wantimpres - Total 143 Pejabat Gila sengasal itu duit kita dibagi-bagi, sialan!"
Banyaknya penempatan personel kedinasan baru tersebut dinilai sebagian warganet tidak memberikan dampak stimulus yang signifikan bagi pemulihan sektor perekonomian riil warga.
Masyarakat mengeluhkan ketidakmampuan jajaran birokrasi dalam menekan laju penurunan nilai tukar mata uang, kenaikan harga bahan bakar minyak, hingga lonjakan harga komoditas pangan pokok.
Sentimen negatif berupa kekecewaan mendalam atas ketidakefektifan fungsi kontrol penasihat presiden tersebut disampaikan di kolom diskusi siber oleh akun @haryahehe.
Melalui pesan interaktif di bawah unggahan utama, akun @haryahehe menyatakan, "Prabs tu punya 10 orang penasehat presiden dan 26 orang dewan pertimbangan presiden. Tapi percuma karena yg didenger cuma omongannya Bunda Teddy."
Di sisi lain, perbincangan interaktif juga diwarnai kritik berbau humor sarkasme mengenai pembebanan pajak warga untuk membiayai para pemikir vokal yang kini masuk sistem istana.
Sebagian warganet menilai bergabungnya barisan kritikus ke dalam dewan pertimbangan kepresidenan justru menumpulkan daya kritis objektif yang selama ini disuarakan di ruang publik.
Ulasan bernada satir mengenai kewajiban pendanaan gaji bagi figur akademisi senior kepresidenan tersebut diposting oleh akun @ezki_syaunto.
Dalam kiriman daringnya di kolom komentar Threads tersebut, akun @ezki_syaunto menyatakan, "Mayanlah bisa blg ke rocky”diem lu makan tidur lo gw yg bayar”"
Masyarakat siber mendesak agar pemerintah mengutamakan prinsip efisiensi struktur tata kelola kelembagaan demi menghemat pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara.
Langkah restrukturisasi dinilai krusial agar keuangan negara dapat dialokasikan secara presisi guna mendanai program jaminan sosial yang menyentuh langsung hajat hidup rakyat miskin.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
