Repelita [Jakarta] - Pengacara sekaligus pegiat media sosial Nazlira Alhabsy kembali menyoal polemik keabsahan dokumen akademis milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Teranyar, ia melontarkan pertanyaan mendasar terkait langkah yang dapat diambil publik apabila seluruh pemangku kepentingan negara sampai pada satu kesimpulan yang sama mengenai dugaan tersebut.
ADVERTISEMENT
Pernyataan ini mengemuka di tengah klaim Dokter Tifauzia Tyassuma yang mengaku mengantongi salinan berkas lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 sebagai pembanding.
Nazlira menegaskan bahwa persoalan tersebut mestinya dijawab secara transparan oleh seluruh elemen yang memegang kewenangan.
"Saya rasa ini pertanyaan serius yang harus dijawab oleh seluruh stakeholder negara, dan saya berharap ada yang dapat menjawabnya," ujar Nazlira pada Kamis (30/7/2026).
Ia mengutarakan keprihatinannya jika kelak ada kesepakatan bahwa dokumen tersebut terbukti bermasalah namun tidak ada tindakan konkrit yang diambil.
"Jika pada akhirnya nanti, semua unsur penegak hukum, pelaku politik, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan sepakat, bahwa Ijazah Jokowi palsu," Nazlira menuturkan.
"Namun tidak ada langkah dan tindakan apapun yang diambil sebagai konsensus pertanggung jawaban Jokowi, alias distatus quo-kan, rakyat mau berbuat apa?," tandasnya.
Di tempat terpisah, Dokter Tifauzia Tyassuma mengaku telah memegang bukti baru berupa kelulusan dari Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1985.
"Saya sudah menemukan barang bukti lagi, yaitu ijazah asli dari lulusan kehutanan UGM tahun 1985. Asli. Asli sangat indah ijazahnya," ujar Tifa pada Kamis (30/7/2026).
Ia mengeklaim menemukan perbedaan signifikan pada atribut fisik berkas tersebut jika disandingkan dengan foto kelulusan yang sempat diunggah Juru Bicara PSI Dian Sandi Utama.
"Dan ada satu artefak yang beda dengan artefak yang diakui sebagai ijazahnya Jokowi yang di-upload oleh Dian Sandi," tukasnya.
Tifa kemudian menyitir keterangan Prof. Ciek Julyati dari Universitas Negeri Jakarta yang menyebutkan aturan penggunaan legalitas segel tempel pada era tersebut.
"Apa itu? Gampang sekali. Prof. Ciek Julyati dari UNJ menyatakan soal materai," Tifa menuturkan.
"Jadi Prof. Ciek Julyati mengatakan bahwa menurut undang-undang di tahun 1985, materai yang digunakan untuk sarjana itu adalah materai berwarna merah dengan nominal Rp500 rupiah," tambahnya.
Dokumen pembanding yang ia miliki diklaim selaras dengan ketentuan regulasi pada tahun 1985.
"Nah ijazah yang saya temukan, ijasa asli, itu cocok dengan undang-undang, materainya merah, nominalnya Rp500 rupiah," terangnya.
Ia lantas membandingkan temuan itu dengan gambar yang pernah dipublikasikan oleh juru bicara partai politik tertentu.
"Tapi pada ijazah Jokowi yang diposting oleh Dian Sandi materainya hijau, nominalnya Rp100 rupiah," jelasnya.
Tifa menegaskan siap memberikan pertanyaan langsung kepada jajaran pimpinan civitas akademika UGM apabila permasalahan ini berlanjut ke persidangan.
"Nah seandainya sidang itu terjadi, saya akan tanya sama Prof. Ova Emilia, Rektor. Prof, Anda berani mengatakan ijazah dengan materi merah ini palsu?," timpalnya.
Menurutnya, institusi terkait harus menentukan sikap secara tegas di hadapan hukum mengenai perbedaan fisik dua berkas tersebut.
"Anda berani nggak mengatakan ijazah ini palsu? Sebab kita harus memilih antara ijazah sarjana yang bermaterai hijau dengan ijazah sarjana yang materai merah. Itu mana yang asli, mana yang palsu," ucap Tifa.
Ia menyatakan kesiapannya untuk melayangkan pertanyaan itu secara resmi jika forum pembuktian di pengadilan digelar.
"Di bawah sumpah Al-Quran, anda berani gak mengatakan ijazah ini palsu, akan saya katakan begitu," pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
