Repelita [Jakarta] - Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, angkat bicara menanggapi desakan pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, yang menuntut Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, membuktikan keaslian ijazah SMA atau sederajat miliknya.
Fernando menilai manuver yang dilancarkan Denny saat ini sekadar upaya menciptakan sensasi politik. Ia menyoroti adanya kecenderungan serangan personal yang secara konsisten menyasar lingkaran keluarga besar mantan Presiden RI, Joko Widodo.
ADVERTISEMENT
Pandangan tersebut diungkapkan Fernando dalam program On Focus yang tayang di kanal YouTube Tribunnews, Selasa (11/8/2026). Ia membandingkan pola ini dengan kasus serupa yang dahulu menimpa Jokowi perihal ijazah universitas.
"Jadi ini kok menjadi tren sebenarnya yang terkait dengan upaya-upaya membuat sensasi politik dan menyerang tokoh-tokoh politik," ujar Fernando.
"Apalagi kalau kita lihat ya, ini cenderung arahnya hanya kepada keluarga Pak Jokowi. Sebelumnya juga ada ke Pak Jokowi, sekarang ini kepada Mas Gibran yang merupakan anaknya Pak Jokowi."
Menurut Fernando, apabila Denny Indrayana benar-benar memiliki aspirasi serta data faktual terkait keabsahan pendidikan Gibran, maka langkah elegan adalah menyampaikan laporan resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Secara konstitusional, DPR RI adalah lembaga yang berwenang mengajukan usulan pemakzulan terhadap presiden maupun wakil presiden kepada MPR RI, sebagaimana termaktub dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.
"Jadi, kalaupun Mas Denny Indrayana memiliki aspirasi, data yang konkret dan akurat terkait ijazahnya Mas Gibran yang saat ini menjadi wakil presiden, sebaiknya disampaikan saja kepada pihak terkait," papar Fernando.
"Misalnya, yang berwenang untuk melakukan impeachment, seperti yang disampaikan oleh Mas Denny Indrayana, juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, di Pasal 7A diatur."
"Jadi, sangat jelas, yang berhak itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia."
"Jadi, Mas Denny bisa menyampaikan ke fraksi-fraksi yang ada di DPR RI atau langsung kepada pimpinan yang ada di DPR RI. Jadi, silakan aja disampaikan kepada mereka-mereka itu yang memang memiliki kewenangan."
Fernando mendesak Denny agar berhenti memicu kegaduhan publik yang kontraproduktif. Ia menekankan bahwa pemerintah saat ini sangat membutuhkan stabilitas untuk memulihkan kondisi ekonomi nasional.
"Jangan membuat publik semakin gaduh, sementara pemerintahan ini sekarang sedang berupaya untuk membuat situasi politik, situasi ekonomi agar betul-betul bisa memberikan dampak yang positif kepada masyarakat," ujar Fernando.
"Apalagi kalau kita lihat misalnya keadaan ekonomi yang begitu berat dirasakan oleh masyarakat, misalnya karena pengaruh nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika. Terus naiknya beberapa kebutuhan pokok, beras dan yang lain-lain. Ini kan perlu penanganan yang serius oleh pemerintah."
Fernando menduga bahwa intelektual seperti Denny semestinya mengambil peran konstruktif bagi bangsa alih-alih mengejar agenda politik tertentu yang berpotensi menghambat fokus kerja pemerintah.
"Seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai orang-orang yang memiliki intelektual, mau membantu pemerintah dengan kemampuan kita, dengan upaya kita yang tidak mengganggu konsentrasi pemerintah," jelas Fernando.
"Jadi ini sebenarnya, menurut saya, hanya upaya untuk membangun sensasi politik. Jadi saya curiga ada agenda-agenda politik yang sedang dibawa oleh eh Mas Denny Indrayana."
Sementara itu, Denny Indrayana melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu (9/8/2026) sempat membuat sayembara senilai Rp100 juta bagi siapa saja yang mampu menunjukkan ijazah SMA atau sederajat milik Gibran.
“Yang tidak setuju, kebanyakan para buzzer, para termul dengan argumentasi yang begitulah,” tulis Denny dalam unggahannya.
Denny menegaskan ia akan menghentikan desakan tersebut apabila Gibran menunjukkan ijazah aslinya. Ia menilai syarat pendidikan menengah atas merupakan ketentuan mutlak bagi seorang calon wakil presiden.
“Jika Mas Wapres Gibran bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya yang asli, maka saya berhenti mendorong diri Mas Gibran,” ungkapnya.
“Supaya serius, saya juga mengadakan sayembara. Siapa pun yang bisa menunjukkan atau mendapatkan ijazah SMA/sederajat Mas Gibran, akan saya berikan hadiah Rp100 juta. Tadinya mau Rp1 miliar, tapi istri saya bilang, ‘Aduh, kebanyakan.’ Maklum kita tidak punya berangkas dengan emas dan dolar,” lanjutnya.
Dalam percakapan dengan awak media pada Minggu (9/8/2026), Denny menyoroti regulasi KPU yang dianggapnya telah diatur sedemikian rupa untuk memuluskan langkah Gibran dalam pemilu terdahulu.
“Tidak hanya syarat umur minimal 40 tahun yang diubah melalui putusan Paman Usman untuk Gibran agar sang ponakan bisa maju sebagai calon wakil presiden, tapi juga syarat pendidikan diotak-atik agar Mas Wapres lolos sebagai calon wakil presiden,” pungkas Denny. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
