Repelita Jakarta - Mantan Menteri Kesehatan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Siti Fadilah Supari, terlibat dalam perbincangan mendalam bersama akademisi Dr Tifa mengenai transisi tatanan geopolitik dunia dari sistem unipolar menuju multipolar yang berdampak besar terhadap kedaulatan Indonesia.
Diskusi yang disiarkan oleh kanal YouTube newsbitv pada hari Senin tanggal 14 September 2026 tersebut mengulas arah kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto yang dinilai sangat memahami pergeseran peta politik internasional saat ini.
ADVERTISEMENT
Siti Fadilah Supari menyampaikan pandangannya bahwa tata ekonomi global yang dahulu berbasis pada Washington Consensus telah berakhir sekitar tahun 2022 dan kini dunia tidak lagi hanya berpusat pada hegemoni Amerika Serikat melainkan juga melibatkan kekuatan besar lain seperti Rusia dan Cina.
Mantan Menkes tersebut juga memuji kepiawaian Presiden Prabowo Subianto dalam menavigasi posisi Indonesia di antara kekuatan-kekuatan global tersebut, meskipun langkah-langkah strategis pemerintah sering kali disalahpahami oleh masyarakat akibat pola pikir lama yang masih mendominasi.
Dalam kesempatan yang sama, Dr Tifa menyoroti adanya tantangan internal di dalam kabinet karena belum terjadinya perombakan besar-besaran, sehingga beberapa pelaksana kebijakan dianggap belum mampu menerjemahkan visi kedaulatan yang diusung oleh kepala negara secara maksimal.
Perbincangan tersebut kemudian beralih membahas masalah kedaulatan sektor kesehatan global, di mana Siti Fadilah Supari mengungkapkan kekhawatiran terkait ketergantungan finansial Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO terhadap para penyandang dana dari kalangan investor dan filantropis barat.
Menurut penjelasan Siti Fadilah Supari, sekitar 80 persen pendanaan WHO saat ini bersumber dari para pemodal besar setelah penarikan dana signifikan oleh Amerika Serikat di masa lalu, yang dinilai mengubah fungsi lembaga tersebut menjadi mesin bisnis komoditas kesehatan seperti vaksin global.
Kedua tokoh tersebut mengkritisi amandemen International Health Regulations dan kesepakatan pandemi WHO yang dianggap dapat mereduksi kedaulatan domestik, serta meminta pemerintah agar tidak menerapkan kewajiban atau mandatori vaksinasi kepada masyarakat dalam situasi apa pun.
Pada akhir diskusi, Dr Tifa memaparkan hipotesisnya mengenai urgensi pembangunan Komando Desa atau Kopdes di wilayah terpencil sebagai bagian dari strategi sistem pertahanan rakyat semesta dalam menghadapi potensi ancaman fisik maupun ancaman kedaulatan siber di abad ke-21.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
