Repelita Jakarta - Sikap politik Partai Keadilan Sejahtera dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu perhatian publik.
Langkah mendesak DPR RI untuk menuntaskan perkara tersebut secara transparan disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto.
ADVERTISEMENT
Sikap kritis PKS ini dinilai oleh pengamat politik Nurul Fatta sebagai cerminan adanya sisa hubungan yang belum harmonis dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sejak Pilkada DKI Jakarta.
"Saya melihatnya tampak masih ada residu hubungan yang kurang harmonis antara PKS dan Jokowi, sejak Pilkada DKI Jakarta hingga dua periode PKS bertahan sebagai oposisi saat Jokowi menjadi presiden," kata Nurul Fatta pada Jumat 16 Oktober 2026.
Nurul Fatta mengamati PKS cenderung memilih berkoalisi dengan Presiden Prabowo Subianto tanpa ingin terikat dengan jajaran keluarga Jokowi.
"Dalam tafsiran saya, saat ini sebenarnya PKS mau dengan Prabowonya saja, tetapi tak mau berdampingan dengan keluarga Jokowi, yakni Mas Gibran yang menjabat sebagai Wapres," ujarnya.
Konsistensi PKS yang mengambil posisi berseberangan dengan Jokowi turut disamakan Nurul Fatta dengan bentuk perjuangan politik utama partai tersebut.
"Seolah-olah bagi PKS, berhadap-hadapan dengan Jokowi adalah afdhalul jihad, jihad yang paling utama. Makanya sejak dulu saat menjadi oposisi sudah sering melontarkan kalimatu adlin, menyampaikan kebenaran dengan lantang," tandasnya.
Penegasan tersebut menjadi penjelas mendalam atas arah manuver politik PKS dalam mengawal isu kelayakan hukum Wapres Gibran Rakabuming Raka di parlemen (*).
Editor: 91224 R-ID Elok
