Repelita Jakarta - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menggelar agenda sidang pembuktian terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan umum mengenai keabsahan syarat pendidikan wakil presiden.
Sidang pembuktian atas perkara yang terdaftar dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu 30 September 2026 pukul 19.00 WIB.
ADVERTISEMENT
Gugatan sengketa pemilu presiden yang mempersoalkan ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu diajukan oleh total dua belas orang pemohon.
Menariknya, separuh dari total keseluruhan pemohon tersebut merupakan tokoh militer berstatus purnawirawan perwira tinggi dari berbagai matra angkatan bersenjata.
Kehadiran para mantan jenderal senior dalam barisan penggugat ini lantas menarik perhatian luas publik karena latar belakang militer mereka yang cukup mentereng.
Berikut adalah rekam jejak lengkap dari enam jenderal purnawirawan TNI yang secara resmi mendaftarkan gugatan hukum terhadap keabsahan dokumen pendidikan wakil presiden.
Tokoh pertama dalam daftar tersebut adalah Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi yang merupakan seorang perwira tinggi senior sekaligus politikus nasional terkemuka.
Purnawirawan jenderal bintang empat lulusan Akademi Militer tahun 1970 ini pernah menduduki posisi puncak sebagai Wakil Panglima TNI sebelum resmi pensiun pada tahun 2000.
Selama masa pengabdian aktifnya di militer, Fachrul Razi pernah memegang sejumlah jabatan strategis seperti Kepala Staf Umum ABRI serta Sekretaris Jenderal Dephan.
Selepas menanggalkan atribut militer, ia merintis karier politik dengan mendirikan Partai Hanura bersama Wiranto serta pernah menjabat sebagai Menteri Agama era Jokowi.
Tokoh militer kedua adalah Jenderal TNI Purnawirawan Tyasno Soedarto yang pernah mengemban amanah sebagai Kepala Staf Angkatan Darat periode 1999 sampai dengan 2000.
Lulusan Akmil 1970 kelahiran Magelang ini sempat menduduki kursi penting sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis TNI sebelum mencapai puncak kariernya di TNI AD.
Nama Tyasno Soedarto juga tercatat sempat masuk dalam jajaran Dewan Penasihat Tim Nasional pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada pemilu lalu.
Nama berikutnya dari matra laut adalah Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Purnawirawan jenderal bintang empat lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1973 ini aktif memimpin TNI AL sejak tahun 2005 hingga mengakhiri masa pengabdiannya pada 2007.
Dari matra udara, tercatat nama Marsekal TNI Purnawirawan Hanafie Asnan yang merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Udara pemegang kebijakan transisi pasca-Orde Baru.
Jenderal bintang empat lulusan AKABRI 1969 ini memimpin angkatan udara di bawah kepemimpinan tiga presiden berbeda mulai dari BJ Habibie hingga Megawati Soekarnoputri.
Selanjutnya terdapat nama Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Soenarko yang merupakan purnawirawan perwira tinggi Angkatan Darat lulusan Akademi Militer tahun 1978.
Jenderal bintang dua yang pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2007 tersebut belakangan aktif berkecimpung di kancah politik lokal Aceh.
Tokoh terakhir yang melengkapi deretan purnawirawan tersebut adalah Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Moeryono Aladin dari matra Angkatan Laut.
Moeryono Aladin saat ini tercatat aktif mengemban tugas sebagai juru bicara resmi bagi Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan terhadap wakil presiden. (*)
Editor: 91224 R-ID ElokRepelita Jakarta - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menggelar agenda sidang pembuktian terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan umum mengenai keabsahan syarat pendidikan wakil presiden.
Sidang pembuktian atas perkara yang terdaftar dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu 30 September 2026 pukul 19.00 WIB.
Gugatan sengketa pemilu presiden yang mempersoalkan ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu diajukan oleh total dua belas orang pemohon.
Menariknya, separuh dari total keseluruhan pemohon tersebut merupakan tokoh militer berstatus purnawirawan perwira tinggi dari berbagai matra angkatan bersenjata.
Kehadiran para mantan jenderal senior dalam barisan penggugat ini lantas menarik perhatian luas publik karena latar belakang militer mereka yang cukup mentereng.
Berikut adalah rekam jejak lengkap dari enam jenderal purnawirawan TNI yang secara resmi mendaftarkan gugatan hukum terhadap keabsahan dokumen pendidikan wakil presiden.
Tokoh pertama dalam daftar tersebut adalah Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi yang merupakan seorang perwira tinggi senior sekaligus politikus nasional terkemuka.
Purnawirawan jenderal bintang empat lulusan Akademi Militer tahun 1970 ini pernah menduduki posisi puncak sebagai Wakil Panglima TNI sebelum resmi pensiun pada tahun 2000.
Selama masa pengabdian aktifnya di militer, Fachrul Razi pernah memegang sejumlah jabatan strategis seperti Kepala Staf Umum ABRI serta Sekretaris Jenderal Dephan.
Selepas menanggalkan atribut militer, ia merintis karier politik dengan mendirikan Partai Hanura bersama Wiranto serta pernah menjabat sebagai Menteri Agama era Jokowi.
Tokoh militer kedua adalah Jenderal TNI Purnawirawan Tyasno Soedarto yang pernah mengemban amanah sebagai Kepala Staf Angkatan Darat periode 1999 sampai dengan 2000.
Lulusan Akmil 1970 kelahiran Magelang ini sempat menduduki kursi penting sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis TNI sebelum mencapai puncak kariernya di TNI AD.
Nama Tyasno Soedarto juga tercatat sempat masuk dalam jajaran Dewan Penasihat Tim Nasional pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada pemilu lalu.
Nama berikutnya dari matra laut adalah Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Purnawirawan jenderal bintang empat lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1973 ini aktif memimpin TNI AL sejak tahun 2005 hingga mengakhiri masa pengabdiannya pada 2007.
Dari matra udara, tercatat nama Marsekal TNI Purnawirawan Hanafie Asnan yang merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Udara pemegang kebijakan transisi pasca-Orde Baru.
Jenderal bintang empat lulusan AKABRI 1969 ini memimpin angkatan udara di bawah kepemimpinan tiga presiden berbeda mulai dari BJ Habibie hingga Megawati Soekarnoputri.
Selanjutnya terdapat nama Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Soenarko yang merupakan purnawirawan perwira tinggi Angkatan Darat lulusan Akademi Militer tahun 1978.
Jenderal bintang dua yang pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2007 tersebut belakangan aktif berkecimpung di kancah politik lokal Aceh.
Tokoh terakhir yang melengkapi deretan purnawirawan tersebut adalah Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Moeryono Aladin dari matra Angkatan Laut.
Moeryono Aladin saat ini tercatat aktif mengemban tugas sebagai juru bicara resmi bagi Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan terhadap wakil presiden. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
