Repelita Morowali - Praktik penegakan hukum ketenagakerjaan di dalam area pusat pemurnian bijih nikel Provinsi Sulawesi Tengah dikabarkan kerap menghadapi kendala serta hambatan operasional yang dinilai sangat janggal saat tim gabungan hendak melaksanakan inspeksi mendadak.
Mantan pimpinan lembaga legislatif Kabupaten Morowali periode 2014-2019 mengungkapkan adanya pola pengondisian yang terstruktur di lapangan setiap kali muncul rencana pelacakan keabsahan dokumen imigrasi para pekerja ekspatriat.
ADVERTISEMENT
Ratusan buruh asing yang diduga kuat tidak mengantongi izin resmi dilaporkan langsung dipindahkan atau diinstruksikan untuk bersembunyi ke dalam area vegetasi lebat di sekitar kawasan industri terintegrasi tersebut sebelum petugas penegak hukum tiba di lokasi fabrikasi.
Skema penyelamatan sepihak ini disinyalir sengaja dilakukan guna memanipulasi data riil ketenagakerjaan dan menyembunyikan fakta masifnya keberadaan tenaga kerja ilegal asal luar negeri dari sorotan kamera tim investigasi maupun otoritas kementerian terkait.
Ketertutupan serta kebocoran informasi rencana penertiban ini memicu desakan luas agar instansi keamanan tingkat pusat segera melakukan tindakan taktis tanpa pemberitahuan formal guna membongkar tuntas indikasi pelanggaran kedaulatan hukum yang telah berlangsung menahun.
"karena dulu adik sepupu saya melaksanakan aksi demonstrasi untuk mengecek TKA sambil dulu ee mereka dipanggil ke pusat untuk aksi dan live dulu di TV1 dulu he sempat live itu ada sepupu saya itu ee Asnan Asad itu ada sepupu satu kali saya itu itu dia yang menelusuri tentang TKA tersebut sampai TK-nya itu banyak lari di ke hutan itu jadi setiap ada kunjungan mau investigasi tentang TKA itu mereka dilarkan ke hutan ini kita bicara bel-belakan aja Bang itu kira-kira kalau seperti ada apa dua saja kalau bukan PKI legal legal itu"(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
