Oleh Edy Mulyadi, Wartawan Senior
Seberapa besar “dosa” Menteri Keuangan sampai harus dicopot? Kalimat ini jadi pertanyaan paling mengusik pasca dipecatnya Purbaya.
ADVERTISEMENT
Betapa tidak, Purbaya Yudhi Sadewa baru setahun enam hari menjadi Menteri Keuangan. Lalu tiba-tiba dicopot. Bukan karena kalah dalam pemilu. Bukan karena tersangkut perkara hukum.
Ironisnya lagi, hingga kini pemerintah belum mengumumkan penyebab dilengserkannya Purbaya. Tak ada penjelasan satu pun kesalahan fatal yang membuatnya harus segera pergi.
Pada 14 September 2026, Purbaya diberhentikan Presiden Prabowo Subianto dan digantikan Suahasil Nazara. Maka pertanyaannya sederhana: Apa dosa Purbaya?Ada pertanyaan lain yang bahkan lebih menarik. Siapa yang diuntungkan dari kepergian Purbaya?
Untuk menjawabnya, kita harus melihat apa yang terjadi di balik layar. 16 September, muncul laporan Reuters yang membuat teka-teki ini menjadi jauh lebih menarik. Judulnya lumayan "provokatif": Indonesia finance minister ousted after clash with Prabowo's ex-army colleague, sources say
Kalau yang ditulis Reuters benar, berarti ini bukan cuma soal Rp120 triliun. Kita tahu, angka itu yang jadi sumber tarik-menarik antara Purbaya dan Danantara. Masuk ke APBN atau tetap mengendap di Danantara untuk diinvestasikan?
Pada 28 Agustus, Purbaya mengatakan Danantara akan menyetor sekitar Rp120 triliun ke APBN 2026. Purbaya menyebut angka tersebut sebagai keputusan Presiden Prabowo. Beberapa hari kemudian, Purbaya mengungkap bahwa Danantara keberatan dengan rencana tersebut.
Rosan Roeslani, CEO Danantara, kemudian menyatakan tidak pernah ada pembahasan mengenai rencana seperti yang disampaikan Purbaya. Tarik-menarik pun terjadi.
Purbaya versus Djaka?
Tetapi ternyata, menurut laporan Reuters 16 September itu, ada persoalan lain yang jauh lebih dekat dengan jantung birokrasi Kementerian Keuangan: perombakan ratusan pejabat. Dan di sinilah nama Djaka Budhi Utama muncul.
Reuters mengutip tiga sumber pemerintah yang mengatakan telah terjadi benturan antara Purbaya dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama.
Persoalannya berkaitan dengan perombakan atau rotasi ratusan pejabat di Kementerian Keuangan. Sebagian besar berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Purbaya melakukan rotasi besar-besaran. Namun Djaka dan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto disebut keberatan. Mereka tidak menyetujui perubahan itu.
Ada detail yang jauh lebih menarik. Menurut sumber pertama Reuters, Djaka dan Bimo memang berada di bawah Menteri Keuangan secara struktural, tetapi keduanya disebut dipilih langsung oleh Prabowo.
Djaka sendiri pernah menjadi bagian dari satuan pasukan khusus yang dipimpin Prabowo ketika masih berdinas di militer. Dan menurut salah satu sumber Reuters, Djaka mempunyai akses langsung yang cukup kuat kepada Prabowo. Sebaliknya, sumber yang sama mengatakan Purbaya membutuhkan persetujuan dari lingkaran dalam Presiden untuk mendapatkan pertemuan dengan Prabowo.
Andai informasi ini benar, maka kita sedang melihat sesuatu yang lebih besar daripada sekadar rotasi pejabat. Publik sedang disuguhi tontonan tentang siapa yang punya akses kepada pengambil keputusan tertinggi.
Jumat yang Menentukan
Kronologinya bahkan lebih menarik. Menurut dua sumber Reuters yang mengetahui persoalan tersebut, puncak perselisihan terjadi menjelang pelantikan ratusan pejabat. Pada Kamis, Purbaya hadir dalam acara pelantikan ratusan pejabat yang sebelumnya dia rotasi. Dia menjelaskan bahwa rotasi dilakukan berdasarkan penilaian profesional dan melalui konsultasi dengan pejabat terkait.
Namun Djaka disebut keberatan. Keesokan harinya, Jumat, 11 September, Djaka menyampaikan keberatannya langsung kepada Prabowo. Saat itu Prabowo sedang bersiap berangkat ke India untuk menghadiri KTT BRICS. Prabowo kemudian kembali ke Jakarta pada Senin pagi. Pada hari yang sama, ketika Purbaya sedang rapat dengan DPD RI, dia diberitahu bahwa dirinya dicopot.
Pemberitahuan itu disampaikan melalui telepon. Kepada wartawan, Menkeu yang dikenal ceplas-ceplos itu mengatakan, telepon datang dari Mensesneg Prasetyo Hadi. Purbaya sedang menjawab pertanyaan anggota DPD ketika kabar tersebut datang.
Urutannya menjadi: Kamis: pelantikan dan rotasi pejabat di lingkungan Kemenkeu. Jumat: Djaka menyampaikan keberatannya langsung kepada Prabowo. Senin: Prabowo kembali dari India. Senin: Purbaya diberitahu bahwa dirinya dicopot. Selasa: Purbaya menyerahkan jabatan kepada Suahasil.
Sebentar, ini bukan kesimpulan apalagi tuduhan. Ini adalah kronologi yang dilaporkan Reuters berdasarkan keterangan sumber-sumber pemerintah.
Tetapi tentu kita juga harus menyampaikan sisi lainnya. Djaka membantah adanya konflik yang mendahului pencopotan Purbaya. Sehari sebelumnya, 15 September, Djaka bahkan mengatakan kepada wartawan bahwa kabar mengenai konflik internal tersebut tidak benar. Purbaya sendiri juga tidak mengatakan Djaka menjadi penyebab pencopotannya. Dia cuma menyebut pergantian tersebut sebagai hak prerogatif Presiden.
Jadi, sekali lagi: Jangan kita ubah laporan Reuters menjadi vonis. Yang kita punya adalah informasi dari tiga sumber pemerintah. Sementara pihak yang disebut dalam laporan juga memberikan bantahan atau tidak memberikan tanggapan.
Lalu, Siapa yang Diuntungkan?
Siapa yang diuntungkan dengan pencopotan Purbaya. Pertanyaan ini sekarang menjadi lebih menarik. Pertama, tentu Suahasil Nazara. Secara faktual, dia adalah orang yang mendapat kursi Menteri Keuangan setelah Purbaya pergi. Tapi tidak ada dasar untuk mengatakan Suahasil berada di balik pencopotan Purbaya.
Justru ada detail menarik dari laporan Reuters. Suahasil disebut pernah menyarankan Purbaya menunda pelantikan pejabat baru tersebut sampai keberatan dari pimpinan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai diselesaikan. Kini Suahasil sendiri mengatakan akan meninjau kembali seluruh pengangkatan tersebut. Artinya, salah satu kebijakan internal Purbaya yang dipersoalkan kini berada di tangan penggantinya. Ini fakta. Apakah berarti Suahasil “menang”? Belum tentu. Namun ruang geraknya jelas berbeda.
Pihak kedua yang diuntungkan dengan dicopotnya Purbaya adalah para pejabat yang menentang rotasi tersebut. Kalau rotasi Purbaya dibatalkan atau dikaji ulang, tentu posisi mereka menjadi lebih aman. Namun lagi-lagi, kita belum boleh menyebut mereka sebagai pihak yang “mengatur” pencopotan Purbaya. Yang bisa kita katakan adalah: kepentingan mereka berpotensi lebih terlindungi setelah Purbaya pergi.
Pihak ketiga, Danantara. Purbaya memang tidak hanya berselisih dengan pejabat Kementerian Keuangan. Dia juga berbeda pandangan dengan CEO Danantara Rosan Roeslani mengenai setoran Rp120 triliun. Reuters mencatat Purbaya dan Rosan berada dalam posisi berbeda mengenai rencana transfer tersebut. Apakah Danantara menjadi pihak yang dimenangkan? Lagi-lagi belum tentu.
Tetapi satu hal jelas: Menteri Keuangan yang baru akan menjadi mitra baru Danantara. Konfigurasi hubungan antara APBN dan mesin investasi negara pun berubah.
Dan ternyata bukan cuma mereka. Kita juga tahu Purbaya pernah berselisih dengan Gubernur Bank Indonesia, waktu itu Perry Warjiyo. Pokok persoalannya mengenai kebijakannya menempatkan dana pemerintah yang sebelumnya ada di BI ke bank-bank BUMN untuk mendorong kredit. Jumlahnya superjumbo, Rp200 triliun! Tujuannya, memperkuat likuiditas perbankan agar dana tersebut bisa mengalir menjadi kredit dan menggerakkan perekonomian.
Jadi selama menjabat, Purbaya memang beberapa kali berada dalam posisi berseberangan dengan pejabat atau institusi lain. Ini penting. Karena gambaran yang muncul bukanlah seorang Menteri Keuangan yang diam dan sekadar menjalankan rutinitas.
Purbaya melakukan perubahan. Dia memindahkan dana pemerintah dalam jumlah besar untuk mendorong likuiditas. Dia melakukan rotasi pejabat dalam jumlah besar. Akibatnya dia erhadapan dengan pejabat pajak dan bea cukai yang secara struktural jadi bawahannya.
Dia berbeda pandangan dengan BI. Dia berbeda pandangan dengan Danantara soal Rp120 triliun. Dan akhirnya, dia dicopot.
Apa Dosa Purbaya?
Jadi, apa “dosa” Purbaya? Nah, ini pertanyaan paling penting. Apakah kebijakannya salah? Tidak sesederhana itu. Ada kebijakan Purbaya yang memang menimbulkan kontroversi dan kritik. Namun ada pula hasil ekonomi yang bisa dijadikan argumen bahwa pendekatannya tidak sepenuhnya gagal.
Dalam setahun masa jabatannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga menunjukkan perbaikan. BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I 2026. Di sisi lain, periode Purbaya juga diwarnai kekhawatiran mengenai defisit, ketidakpastian kebijakan, dan kepercayaan investor.
Jadi kita tidak sedang membicarakan Menkeu yang tidak bekerja. Pertanyaannya justru: Apakah semua kontroversi itu cukup besar untuk membuat seorang Menteri Keuangan dicopot setelah baru setahun enam hari? Kalau memang ada kesalahan besar, publik berhak mengetahuinya. Kebijakan mana yang salah? Apa akibatnya? Berapa kerugiannya? Apa alasan konkret Presiden mengambil keputusan tersebut?
Sayangnya sampai sekarang, alasan spesifik pencopotan Purbaya belum dijelaskan secara resmi. Dan karena itu, publik wajar bertanya. Jangan-jangan persoalannya bukan semata-mata apa yang dilakukan Purbaya. Tapi juga: siapa yang merasa terganggu oleh apa yang dilakukan Purbaya?
Seorang Menteri Keuangan melakukan perubahan terhadap ratusan pejabat. Lalu sebagian pejabat tersebut keberatan. Salah satu di antaranya menyampaikan keberatan langsung kepada Presiden. Tidak lama kemudian Menteri Keuangan itu dicopot. Maka setidaknya ada sebuah rangkaian peristiwa yang layak dijelaskan kepada publik.
Bukan untuk menuduh Djaka. Bukan untuk menuduh Danantara. Bukan pula untuk menuduh siapa pun. Tetapi untuk menjawab pertanyaan yang sangat sederhana: Seberapa besar sebenarnya kekuatan orang-orang yang merasa terusik oleh Purbaya?
Jika seorang Menteri Keuangan bisa tersingkir setelah berkonflik dengan sejumlah pejabat di bawah kementeriannya sendiri, siapa sebenarnya yang memegang setir Kementerian Keuangan? Lebih jauh lagi, siapa yang memegang setir ekonomi Indonesia?
Karena pada akhirnya, ini bukan hanya cerita tentang seorang Menteri Keuangan yang dicopot. Ini cerita tentang kekuasaan. Dan soal kekuasaan, kita tahu satu hal, yang paling penting bukan hanya siapa yang duduk di kursi. Tapi siapa yang menentukan siapa yang boleh duduk di sana. Ngeri kali! [*]
Jakarta, 17 September 2026
