Repelita Jakarta - Surat resmi mengenai dugaan keterlibatan sejumlah personil militer aktif dalam perkara rasuah pengelolaan anggaran kedaruratan diserahkan langsung kepada pimpinan tertinggi institusi pertahanan.
ADVERTISEMENT
Komisi antirasuah menguraikan adanya celah penyalahgunaan wewenang dalam proses penetapan vendor pengadaan barang dan jasa pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Pihak otoritas meyakini berkas materiil penindakan hukum tersebut akan segera ditindaklanjuti secara kolaboratif oleh jajaran komisi militer pusat.
"Benar, KPK sudah mengirimkan surat ke Panglima TNI, kemarin," ujar Setyo Budiyanto memberikan konfirmasi resmi kepada awak media pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Langkah pengiriman berkas administrasi yuridis ini ditujukan guna memperjelas konstruksi perkara sengketa anggaran kedaruratan bencana yang sedang ditangani.
“Dalam surat tersebut, kami uraikan bagaimana konstruksi perkaranya, termasuk dugaan keterlibatan oknum TNI dalam pengadaan-pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, yang kemudian diduga adanya benturan kepentingan ataupun praktik penyuapan,” kata Budi Prasetyo menambahkan detail perkara.
Rangkaian ekspos hukum sebelumnya telah dilakukan secara intensif dengan mengundang perwakilan unit penyidik korps militer ke gedung pemeriksaan utama.
“Tadi untuk Kepala BNPB saat ekspos sudah dijelaskan juga posisinya kepada rekan-rekan TNI yang sudah hadir, baik di hari tanggal 13 dan tanggal 14 yang lebih lengkap begitu,” tutur Ahmad Taufik Husein menerangkan tahapan koordinasi.
Proses koordinasi formal kelembagaan ini menjadi syarat mutlak mengingat status kedinasan aktif dari beberapa figur eksekutif yang terseret dalam pusaran sengketa anggaran.
“Nah ini tentunya akan kita secara formal ya, akan bersurat kepada Panglima TNI karena ini menyangkut TNI aktif. Sehingga nanti akan dilakukan penyidikan tadi kita pendekatannya kolaboratif, sehingga ada sinergi dalam proses penanganannya,” sebut Ahmad Taufik Husein memaparkan skema penyidikan.
Institusi hukum memastikan seluruh proses sterilisasi dokumen serta tindakan penyegelan aset operasional di lapangan selalu didampingi oleh petugas kepolisian militer.
“Kemudian terkait dengan peran-peran dari beberapa pihak TNI aktif seperti apa, ya nanti kita akan kembangkan lebih jauh dalam proses penyidikan yang sudah ditetapkan ke depan,” ucap Ahmad Taufik Husein memungkasi konferensi persnya (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
