Repelita [Jakarta] - Unggahan konten media sosial milik Sekretariat Kabinet menuai kritik publik usai menyandingkan video perayaan kemerdekaan dengan narasi aksi demonstrasi mahasiswa.
Aksi unjuk rasa bertajuk #MerebutKemerdekaan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia diwarnai keluhan orator yang melontarkan seruan "Prabowo bedebah" serta menilai pemerintah gagal.
ADVERTISEMENT
Pihak Sekretariat Kabinet kemudian mempublikasikan dokumentasi kemeriahan HUT ke-81 RI dengan menambahkan tajuk “IRONI DEMO ‘PRABOWO BEDEBAH’ — 500 RIBU WARGA MENYAPA PAK PRESIDEN”.
Langkah pembingkaian tersebut memicu reaksi warganet yang menganggap narasi resmi instansi negara tidak seharunya membenturkan hak kritik warga dengan tingkat partisipasi acara seremonial.
Hadirnya ratusan ribu warga dalam momentum perayaan nasional dinilai tidak bisa secara sepihak diartikan sebagai bentuk dukungan politik absolut kepada jajaran pemerintahan.
Di saat bersamaan, seruan orator mahasiswa juga dipandang sebagai cerminan pandangan kelompok tertentu yang tidak secara otomatis mewakili aspirasi seluruh elemen masyarakat.
Polemik komunikasi publik ini kian menjadi sorotan di tengah penanganan bencana alam gempa bumi yang menimpa masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Pemerintah pusat melalui kementerian terkait mengklaim telah mendistribusikan bantuan logistik pangan dalam jumlah besar guna menjamin kebutuhan para penyintas di lokasi pengungsian.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat sudah mendatangi lokasi terdampak di Kabupaten Sikka untuk meninjau secara langsung kondisi masyarakat di tenda darurat.
Namun, belum hadirnya Kepala Negara di lokasi krisis NTT membuat tata kelola narasi publik di akun kelembagaan negara menuai respons kritis dari warganet.
Sebagai kanal resmi instansi, Sekretariat Kabinet diharapkan menyajikan informasi kebijakan serta penanganan krisis daripada merespons dinamika kritik di media sosial. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
