Repelita [Jakarta] - Semangat Reformasi 1998 sejatinya dirancang untuk memutus dominasi aparat militer dan kepolisian dalam ranah sipil melalui penghapusan konsep Dwifungsi ABRI.
Analis politik dan militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, mengamati bahwa meski secara aturan formal konsep tersebut telah tiada, praktik di lapangan kini justru berbalik.
ADVERTISEMENT
"Namun perkembangan beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkatnya penempatan perwira militer maupun polisi pada jabatan sipil," ujar Ginting, Kamis (4/6/2026).
Ginting menilai bahwa fenomena saat ini memang tidak persis sama dengan era Orde Baru, namun substansi perluasan peran aparat ke sektor luar pertahanan sangatlah mirip.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai ketersediaan sumber daya manusia profesional di kalangan sipil yang kini terlihat semakin dikesampingkan oleh purnawirawan aparat.
"Jika jawabannya tidak, maka perlu dipertanyakan kembali dasar pertimbangan penempatan tersebut," tegas Ginting.
Lebih jauh, ia menyoroti risiko reputasi yang harus ditanggung oleh institusi TNI maupun Polri ketika oknum mantan jenderal yang menjabat di posisi sipil tersangkut masalah hukum.
"Akibatnya, reputasi TNI maupun Polri dapat ikut terkena dampak, meskipun secara kelembagaan tidak terlibat dalam kasus tersebut," tambah Ginting.
Keterlibatan aparat dalam urusan birokrasi pemerintahan ini dinilai perlu dievaluasi kembali demi menjaga profesionalisme dan marwah institusi keamanan negara di masa depan.(*).
Editor: 91224 R-ID Elok
