Repelita Jakarta - Keputusan strategis mengenai penempatan posisi krusial di dalam lingkaran utama struktur perwakilan komunikasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memicu gelombang perdebatan sengit dari berbagai pengamat
Langkah politik berupa penunjukan Muhammad Qodari selaku nakhoda utama di Badan Komunikasi Pemerintah serta penempatan Hasan Nasbi pada posisi Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi dinilai penuh tanda tanya besar oleh publik
ADVERTISEMENT
Kondisi tersebut memicu reaksi keras dari seorang analis politik terkemuka, Dr. Selamat Ginting, yang secara terang-terangan menyampaikan rasa heran mendalam atas sikap kepemimpinan nasional yang memilih mempertahankan kedua figur kontroversial tersebut
Keheranan mengenai arah kebijakan penunjukan jabatan ini disampaikan secara terbuka saat dirinya hadir menjadi pembicara utama dalam program bincang-bincang digital di kanal YouTube resmi milik Forum Keadilan TV
Melalui pemaparan materi yang disiarkan pada hari Kamis malam, 14 Mei 2026, akademisi senior dari Universitas Nasional tersebut menguliti habis rekam jejak serta persepsi publik terhadap kedua tokoh komunikasi tersebut
Dalam argumen lisan yang disampaikannya, ia mempertanyakan landasan mendasar perekrutan dengan menyatakan “Publik kan menganggap bahwa ini salah satu kelemahan (pemerintah) ada di Qodari dan Hasan Nasbi. Tapi pertanyaan yang penting adalah mengapa dia direkrut kembali? Kan begitu,” secara lugas
Dirinya secara blak-blakan memberikan penilaian objektif bahwa figur Hasan Nasbi beserta koleganya Muhammad Qodari merupakan sosok lama yang identik sebagai produk sisa dari masa kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo
Pakar politik tersebut kemudian memaparkan analisis mendalam bahwa motif utama di balik penarikan kembali kedua nama tersebut ke lingkaran istana lebih didasari oleh kalkulasi politik strategis jangka panjang pemerintah
Faktor keahlian dalam membaca serta mengarahkan opini publik secara masif melalui jalur survei disinyalir menjadi alasan utama mengapa rekam jejak digital masa lalu mereka dikesampingkan oleh pihak penguasa
Berdasarkan analisisnya, kemampuan memanipulasi persepsi masyarakat di era modern saat ini dianggap memiliki bobot nilai yang setara dengan kecakapan teknis dalam merumuskan sebuah kebijakan publik formal negara
Kritik tajam dari sang akademisi kemudian bergerak menyasar agenda kerja terbaru dari lembaga Bakom yang dinilai mengundang kecurigaan publik setelah mengumpulkan puluhan pengelola media baru secara masif
Langkah taktis pengumpulan puluhan entitas media digital baru tersebut dicurigai sebagai sebuah upaya terselubung dari pihak otoritas untuk memproduksi pasukan siber formal demi mengamankan jalannya roda pemerintahan
Terkait fenomena pengumpulan media baru tersebut, ia menyampaikan kekhawatiran mendalam dengan menegaskan “Nah ini memang menarik soal pertemuan badan komunikasi pemerintah dengan new media yang kemudian sekarang dikritik, ini pemerintah apa sedang membangun buzzer-buzzer baru karena ini dianggap homeless,” di hadapan pemirsa
Pada akhir sesi pemaparannya, ia mendesak transparansi penuh dari pihak istana agar tidak memunculkan opini negatif di tengah masyarakat bahwa negara sengaja memelihara pasukan siber untuk membungkam kritik oposisi
Ia menutup pandangan kritisnya tersebut dengan memberikan sebuah penekanan serius berupa kalimat “Jadi memang harus ada penjelasan detail, jangan sampai ada kesan pemerintah itu menghidupkan buzzer untuk melawan oposisi,” secara tegas.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
