Repelita Jakarta - Pola penyampaian pesan dari Presiden Prabowo Subianto yang sejatinya menjadi indikator stabilitas negara dinilai belum terkelola secara maksimal oleh jajaran kabinet.
Kritik tajam tersebut dilontarkan oleh analis politik Dr. Selamat Ginting sewaktu menghadiri sesi wawancara program bincang Madilog di saluran penyiaran YouTube Forum Keadilan TV.
ADVERTISEMENT
Ia memaparkan adanya ketimpangan nyata antara karakter vokal sang kepala negara dengan kesiapan sistem kehumasan di jajaran kementerian yang terkesan lamban dalam mengimbangi manuver istana.
“Muncul kritik di mana-mana terhadap gaya komunikasi Presiden Prabowo. Banyak kalangan akademisi atau ahli komunikasi, ahli politik melihat ada perubahan gaya komunikasi politik Prabowo yang tidak diimbangi atau tidak diikuti dengan sistem komunikasi pemerintahan yang rapi,” kata Selamat.
Menurut ulasan jurnalis senior ini ketidakserasian tata kelola informasi tersebut pada akhirnya melahirkan persepsi miring di mana wibawa sang pemimpin tidak ditopang oleh tim komunikasi yang tangguh.
“Kocar-kacir itu. Akibatnya muncul beberapa persepsi terhadap pidato-pidato Prabowo itu. Ya, misalnya presidennya kuat, tapi juru bicara pemerintahnya lemah. Juru bicara negara lemah,” tambahnya.
Selamat menjabarkan bahwa mantan komandan pasukan khusus tersebut memang dibekali dengan aura kepemimpinan yang sangat kuat dalam memikat perhatian khalayak luas.
Namun hambatan mendasar justru muncul dari ketidakmampuan para pembantu presiden dalam menyelaraskan arah narasi sektoral ke dalam satu visi utama yang sejalan dengan amanat kepala negara.
“Jadi tidak sinkron gitu ya. Kadang-kadang menteri berbicara sendiri-sendiri, berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh presiden. Kadang-kadang klarifikasi pemerintah juga terlambat. Isu bergulir ketika tidak ada reaksi terlambat,” ungkapnya.
Dirinya mengidentifikasi adanya kelemahan akut di mana berbagai isu sensitif kedinasan dibiarkan berkembang liar menjadi polemik siber terlebih dahulu sebelum akhirnya direspons oleh otoritas terkait.
Keterlambatan konfirmasi dari lembaga publik di era keterbukaan informasi digital dinilai sangat berbahaya karena memicu distorsi pemahaman serta spekulasi negatif yang merugikan wibawa kabinet.
“Ini kan ketinggalan, seperti ketinggalan kereta gitu. Satu masih di stasiun, sementara Prabowo-nya sudah naik kereta sedang berjalan. Nah, dalam era digital tentu saja kekosongan narasi ini sangat berbahaya,” jelasnya.
Analis ini juga menyoroti kebiasaan tim kehumasan pemerintah yang terlampau formalitas dan cenderung hanya membangun narasi untuk konsumsi kelompok elit birokrasi semata.
Pola diseminasi informasi tersebut dikritik karena kurang menyentuh realitas sosiologis serta gagal merangkul pemahaman masyarakat lapisan bawah yang membutuhkan kepastian dari negara.
“Tim komunikasi pemerintah sering dianggap lebih kuat berbicara kepada elite, kepada sesama menteri di kabinet. Dia kurang membumi dan menyentuh akar rumput,” tandasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
