Repelita Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang memberikan sorotan tajam mengenai potret penegakan hukum berdasarkan penilaian berskala global yang dinilai masih sangat memprihatinkan di tanah air.
Berdasarkan tayangan diskusi kebangsaan di kanal YouTube JTV Rek yang dirilis pada hari Selasa, 22 September 2026, Saut Situmorang menjabarkan data dari World Justice Project tentang indeks supremasi hukum di Indonesia.
ADVERTISEMENT
Saut Situmorang memaparkan, "Saya hanya mengingatkan kita semua dari 1 sampai 100 W Justice Project menilai kita itu hanya dapat angka eh 27 Sangat rendah Sangat rendah Jadi 3 3,4 tadi itu ini 2,7 kalau skala 10 Jadi angka 27 itu sebenarnya agak sedikit berbeda dengan ee varietes demokrasi yang kita lebih rendah lagi cara kita ee melaksanakan demokrasi."
Dirinya menegaskan bahwa penilaian rendah tersebut didasarkan pada bagaimana sistem peradilan dijalankan oleh para hakim, jaksa, hingga efektivitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Menurut Saut Situmorang, peran penting para advokat serta pembentukan undang-undang advokat yang baru sebelum masa jabatan Presiden Prabowo berakhir diharapkan mampu mendongkrak angka indeks penegakan hukum tersebut.
Tokoh pegiat antikorupsi ini juga mengenang sistem pengawasan ketat saat dirinya masih menjabat di lembaga antirasuah dengan adanya monitor untuk memantau proses interogasi.
Saut Situmorang berharap kepastian serta keadilan hukum ini tidak hanya terpusat di ibu kota saja melainkan merata hingga ke ujung daerah seperti Papua dan Aceh.
Kriminalisasi dan ketidakpastian hukum yang kerap menimpa warga di tingkat polsek pelosok daerah dinilai menjadi salah satu pemicu utama rendahnya angka penegakan hukum nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
