Repelita Jakarta - Perdebatan mengenai kesalahan penulisan pada sebuah prasasti peresmian LRT menjadi perhatian warganet setelah muncul kritik yang diarahkan kepada Presiden.
Salah satu unggahan datang dari akun @honingsanny sekitar dua hari sebelum 20 September 2026 dengan pernyataan yang mempertanyakan sikap publik dalam menyikapi persoalan tersebut.
ADVERTISEMENT
“MASIH MAU BELA
Belajarlah Bahasa Indonesia yang benar. Kasihan ya kita sebagai bangsa kok yang memimpin kita arogan dan bego
Note: Yg tidak tahu dimana salahnya berarti isi kepalanya mirip regim.
#saveguru #savesekolah”
Unggahan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari sejumlah pengguna media sosial yang justru memperdebatkan persoalan tata bahasa serta pihak yang bertanggung jawab atas isi prasasti.
Akun @one_tons menyoroti penggunaan kata “diresmikan” yang menurutnya harus ditulis sebagai satu kata ketika berfungsi sebagai kata kerja.
“Resmi itu kata kerja,. jika diberi imbuhan "di" harus disambung, menjadi "diresmikan". CMIIW”
Koreksi serupa disampaikan akun @danielfmtangkilisan yang menunjuk penggunaan kata “dimana” dalam catatan unggahan tersebut.
“Pada note, Anda menulis 'dimana'.”
Sementara itu, akun @jollifi menilai kritik mengenai kesalahan penulisan tersebut tidak otomatis dapat diarahkan kepada Presiden.
“Bapak sudah tua bukannya makin bijak malah terlihat bego. Kesalahan penulisan tersebut emang dibuat Prabowo? Kritik Bapak tepat terkait kesalahan penulisan, tapi arah kritik Bapak salah.”
Komentar lain datang dari akun @amoer.tigro yang menanggapi persoalan tersebut secara singkat dengan menyebut, “Si paling SDM Tinggi..”
Akun @fiiiiiiiiiida juga mempertanyakan pihak yang membuat tulisan pada prasasti serta alasan kritik langsung diarahkan kepada pemimpin.
“Goreng terus 😂 Arahnya ketebak kemana Sejak jaman kapan presiden bikin/pesen plakat prasasti sendiri? Penulisan tsb siapa yg bikin? Knp lgsg nodong pemimpinnya? 😂 Aduh biyung”
Perdebatan semakin berkembang setelah akun @olgasandy7 memberikan penjelasan mengenai pembagian tanggung jawab dalam proyek tersebut.
“Justru ini salah alamat. Presiden itu meresmikan LRT, bukan orang yang mendesain, mengetik, memproduksi, atau memasang prasasti. Proyeknya sendiri dibangun Jakpro atas anggaran Pemprov DKI. Kalau memang ada kesalahan redaksi pada prasasti, ya kritik pihak yang menyusun, memeriksa, mengadakan, dan memasang prasasti tersebut—bukan otomatis menyalahkan Presiden. Jangan karena yang tanda tangan Presiden, lalu semua kesalahan teknis di proyek dianggap dibuat Presiden. Itu namanya salah sasara”
Rangkaian komentar tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mengenai sasaran kritik, mulai dari persoalan kemampuan berbahasa Indonesia hingga pihak yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pemasangan prasasti.
Perdebatan itu juga menunjukkan bahwa kesalahan teknis dalam sebuah prasasti dapat memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai proses pemeriksaan, penyusunan, serta pihak yang terlibat sebelum sebuah tulisan digunakan dalam kegiatan peresmian.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
