Repelita Jakarta - Seorang pegiat hukum dan HAM bernama Saiful Huda Ems melontarkan kritik keras serta pertanyaan satir terkait rencana kebijakan Menteri HAM Natalius Pigai yang dinilai hendak mengatur siapa yang berhak menyandang status sebagai aktivis atau pembela hak asasi manusia .
Dalam tulisannya yang beredar pada Senin (3/5/2026), Saiful mempertanyakan apakah Pigai benar-benar memahami esensi perjuangan HAM atau justru bekerja untuk kepentingan pihak tertentu yang ingin membungkam kritik .
ADVERTISEMENT
“Natalis Pigai itu sebetulnya Menteri HAM atau Hamburger sih?” tulis Saiful dengan nada sindiran tajam, seraya mempertanyakan logika di balik ide pemerintah yang mau menentukan siapa pantas disebut aktivis HAM .
Ia khawatir jika kebijakan itu benar-benar diterapkan, maka para aktivis yang selama ini kritis terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah akan kehilangan status resmi sebagai pembela HAM .
Akibatnya, kata Saiful, legitimasi kritik mereka akan luntur di mata masyarakat dan mereka perlahan-lahan teralienasi dari publik yang seharusnya mendukung perjuangan hak asasi manusia .
Jika pemerintah bersikukuh menjalankan rencana tersebut, Saiful mengusulkan sebuah gagasan kontra agar rakyat melalui wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat yang menentukan siapa yang layak menjabat sebagai Menteri HAM .
Menurut dia, mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh DPR harus diberlakukan khusus untuk posisi menteri yang membidangi urusan HAM, tidak boleh lagi diangkat sepihak oleh presiden .
“Untuk mencapai tahapan tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai sekarang harus dibuang terlebih dahulu, baru kalau mau jadi Menteri HAM lagi, ia harus melalui fit and proper test DPR,” ujar Saiful dalam pernyataannya yang dikutip pada 3 Mei 2026 .
Tentu saja, lanjut dia, perubahan peraturan perundang-undangan atau bahkan amandemen konstitusi harus dilakukan terlebih dahulu sebelum skema ini bisa dijalankan secara sah .
Tujuannya, agar ke depan Menteri HAM tidak hanya lebih representatif mewakili aspirasi rakyat, tetapi juga lebih berkualitas dan kompeten di bidang hak asasi manusia .
Rakyat menginginkan seorang menteri yang tidak sekadar paham teori HAM, melainkan berani dan gigih memperjuangkan tegaknya HAM di lapangan, demikian tegas Saiful .
Ia juga menyoroti rekam jejak Natalius Pigai yang dinilai kerap melontarkan pernyataan ngawur, ceroboh, dan provokatif, bukan hanya sekali atau dua kali melainkan sudah berkali-kali .
Salah satu yang paling provokatif, menurut Saiful, terjadi pada tahun 2024 ketika Pigai baru pertama kali diangkat sebagai Menteri HAM dan langsung meminta anggaran triliunan rupiah untuk kementerian yang dipimpinnya .
Sebagai rakyat biasa, Saiful mengaku patut curiga apakah Pigai benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat dalam rangka memperkuat penegakan HAM, atau justru melayani kepentingan pelanggar HAM berat yang sedang berkuasa .
Ia menuding adanya ketakutan berlebihan terhadap Amerika Serikat yang membuat pemerintah mengambil berbagai kebijakan politik bertentangan dengan kepentingan rakyat, semata-mata demi melayani apa yang disebutnya sebagai Sang Agresor .
“Natalius Pigai bukan hanya sekali dua kali memberikan statement yang sangat ngawur dan terkesan ceroboh serta provokatif, tapi dia sudah melakukannya berkali-kali,” tulis Saiful Huda Ems dalam kritiknya yang diakhiri dengan inisial SHE pada 3 Mei 2026 .*
Editor: 91224 R-ID Elok
