Repelita New York - Rusia dan China memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang dirancang untuk melindungi pelayaran komersial di Selat Hormuz, seperti dilansir Al Jazeera.
Pemungutan suara atas rancangan teks yang diajukan oleh Bahrain itu berlangsung pada Selasa, dengan 11 dari 15 anggota DK PBB mendukung dan dua abstain.
ADVERTISEMENT
Namun, Moskow dan Beijing menilai langkah tersebut tidak adil atau bias terhadap Iran, sehingga mereka menggunakan hak veto untuk menggagalkan pengesahan resolusi.
Resolusi itu sebenarnya meminta negara-negara terdampak untuk mengoordinasikan upaya defensif guna memastikan keselamatan navigasi di jalur air strategis tersebut.
Pengiriman melalui Selat Hormuz nyaris terhenti setelah Teheran mengancam akan menyerang kapal sebagai balasan atas serangan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari.
Blokade yang terjadi kemudian memicu lonjakan harga bahan bakar di berbagai belahan dunia dan memaksa sejumlah negara, khususnya di Asia, memberlakukan pembatasan konsumsi.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya memberi batas waktu bagi Iran untuk membuka kembali jalur air, dengan ancaman pemboman yang lebih berat jika tidak dipatuhi.
Namun pada Selasa malam, Trump justru mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan dengan Iran, yang kemudian direspons Teheran dengan menjamin jalur aman di selat tersebut.
Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, mengecam keras veto Rusia dan China, menyebutnya sebagai "titik terendah baru" karena blokade Iran menghambat bantuan medis ke Kongo, Sudan, dan Gaza.
Waltz menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh mentolerir ancaman terhadap perekonomian global, namun Rusia dan China justru membiarkannya terjadi.
Prancis juga menyesalkan langkah veto tersebut, dengan duta besarnya menyatakan bahwa tujuan resolusi hanya untuk mendorong tindakan defensif tanpa eskalasi.
Sebaliknya, utusan China untuk PBB, Fu Cong, berpendapat bahwa mengadopsi rancangan saat AS mengancam kelangsungan hidup suatu peradaban akan mengirimkan pesan yang keliru.
Duta Besar Rusia Vasily Nebenzya mengungkapkan bahwa negaranya bersama China telah mengusulkan resolusi alternatif mengenai situasi Timur Tengah, termasuk keamanan maritim.
Sementara itu, Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, memuji langkah China dan Rusia karena mencegah Dewan Keamanan disalahgunakan untuk melegitimasi agresi.
Proses negosiasi di balik layar berlangsung selama beberapa hari, di mana versi awal resolusi sempat merujuk pada Bab 7 Piagam PBB yang mengizinkan penggunaan kekuatan militer.
Setelah mendapat penolakan dari China, Bahrain secara signifikan melemahkan rancangannya dengan menghilangkan otorisasi penggunaan kekuatan dan referensi penegakan hukum yang mengikat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
