Repelita Jakarta - Pakar telematika Roy Suryo membedah secara teknis sekaligus kronologis skandal dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta ribuan nomor telepon milik pejabat negara dan tokoh masyarakat.
ADVERTISEMENT
Penjelasan rinci mengenai cara kerja teknologi pengintaian seperti Lawful Interception Management System (LIMS), Pegasus, Predator, hingga Candiru tersebut disampaikan Roy Suryo melalui kanal YouTube Roy Suryo Channel Official pada Rabu, 11 November 2026.
Dalam pemaparannya, Roy menguraikan bahwa rangkaian operasi ilegal ini bermula sejak tahun 2025 ketika mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso diduga mulai menyalahgunakan kewenangan akses jaringan.
Nomor-nomor telepon sasaran, termasuk nomor pribadi Presiden Prabowo Subianto, dimasukkan secara sepihak ke dalam peladen LIMS tanpa proses verifikasi resmi maupun dasar laporan polisi.
"mereka memasukkan nomor-nomor telepon target-target termasuk ya nomor telepon Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan juga ke eh server yang kemudian yang disebut servernya adalah kalau teman-teman dengar ada istilah Lims atau LMS itu adalah server lawful interception management system ya secara ilegal tanpa proses verifikasi eh tanpa laporan polisi dan tanpa kaitan kasus yang kemudian ee itu harusnya dilakukan," ujar Roy Suryo.
Pemantauan masif tersebut berlangsung selama lebih dari satu tahun hingga Oktober 2026 sebelum akhirnya kelompok tersebut berupaya melakukan pembersihan jejak digital atau log wiping menyusul pencopotan Listyo Sigit dari jabatan Kapolri.
Namun, aktivitas mencurigakan pada peladen LIMS di Mabes Polri itu terdeteksi oleh seorang perwira menengah yang kemudian melaporkannya kepada Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto dan diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Laporan internal tersebut memicu operasi senyap Divisi Propam Polri pada dini hari tanggal 3 November 2026 di kawasan Widya Chandra yang berujung pada penyitaan perangkat di kediaman Irjen Ahrie Sonta serta penetapan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka oleh Kabareskrim Komjen Asep Safrudin.
Roy menilai penyalahgunaan fasilitas negara bernilai miliaran rupiah untuk memata-matai kepala negara dan sekitar 6.000 nomor warga merupakan kejahatan luar biasa sehingga ia mendesak pengusutan tuntas hingga ke aktor pemberi perintah utama.
"segeralah Pak Prabowo dan juga Pak Jenderal Sutiak enggak usah enggak usah takutlah rakyat di belakang Anda," tegas Roy Suryo.
Lebih jauh, Roy menyoroti adanya kejanggalan mencolok dalam daftar target sadap karena tidak ditemukan satu pun nomor milik keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo seperti Kaesang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka, maupun Bobby Nasution di dalamnya.
"itu udah jelas ya perintahnya dari siapa dan apalagi jelasnya karena yang namanya KGB dan bapaknya itu tidak disadap kgb itu apa kgb itu kesang gibran kemudian Bobi itu enggak disadap ini kan sebenarnya bodoh juga gitu kalau mau agak pintar dikit gitu ya ya sadap jugalah mereka meskipun pura-pura tapi karena enggak disadap ketahuan ya KGB enggak disadap nah bapaknya juga nah kan jelas ke mana gitu loh atau arti jadi mana perintah itu," ungkapnya.
Dari sisi regulasi, Roy mengingatkan bahwa penyadapan di Indonesia diatur ketat dalam Undang-Undang Telekomunikasi serta hanya boleh dilakukan secara sah oleh lima institusi yakni BNN, BIN, KPK, Mabes Polri, dan Kejaksaan dengan izin resmi yang jelas jangka waktunya.
Sementara dari aspek teknis keamanan siber, ia menjelaskan perbedaan mencolok antara sistem LIMS yang bekerja pada level jaringan penyedia layanan internet (ISP) dengan perangkat lunak mata-mata berbasis eksploitasi zero-click seperti Pegasus, Predator, maupun Candiru yang mampu menyusup ke ponsel tanpa perlu diklik oleh korban.
Di penghujung siarannya, Roy kembali menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tidak ragu menindak tegas pihak pemberi perintah penyadapan demi melindungi hak privasi warga negara dari praktik pengintaian tanpa batas.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
