Berita, Nasional

Rocky Gerung Sebut Jokowi Belum Lepas Kekuasaan dan Desak Prabowo Batalkan Perjanjian Elit

Repelita.id

05 August 2026 21:18 WIB

Rocky Gerung Sebut Jokowi Belum Lepas Kekuasaan dan Desak Prabowo Batalkan Perjanjian Elit
Foto: Istimewa

Repelita Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung melontarkan sindiran menohok mengenai situasi politik dalam negeri belakangan ini.

Pria yang dikenal vokal tersebut menganggap mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga kini belum sepenuhnya mengikhlaskan serta melepaskan pengaruh kekuasaannya.

ADVERTISEMENT

Rocky berpandangan bahwa pelbagai langkah serta safari politik yang gencar dilakukan Jokowi mencerminkan sikapnya yang seakan-akan masih menduduki posisi penting dalam pemerintahan.

"Jokowi itu masih menganggap dirinya presiden atau politisi aktif. Padahal masyarakat berharap dia sudah di tingkat 'bertapa' atau menjadi figur moral," ujar Rocky Gerung dalam dialog di kanal YouTube Hendri Satrio Official, dikutip fajar.co.id, Kamis (5/8/2026).

Di samping menguliti pergerakan Jokowi, Rocky turut menyoroti jalannya roda kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mendesak Prabowo agar berani bertindak lugas dalam meninjau ulang performa para pembantunya di kabinet tanpa perlu terikat oleh kompromi politik masa lalu.

Rocky meminta sang presiden tidak segan merombak jajaran menteri dan memutus kesepakatan politik di tingkat elit yang berpotensi menjadi ganjalan bagi pemerintahan.

Langkah perombakan jajaran menteri dinilai Rocky sebagai suatu keharusan mendesak demi memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan kehendak warga.

Selain itu pola penyampaian informasi dari pemerintah juga dikritiknya karena dipandang sebatas peranti hubungan masyarakat untuk memamerkan capaian ketimbang menyerap aspirasi publik secara murni.

Momentum penilaian kinerja pemerintahan ini dianggap Rocky sebagai kesempatan emas bagi Presiden Prabowo untuk menjalin ikatan langsung dengan rakyat.

Ia menekankan pentingnya mengutamakan pandangan khalayak ketimbang terus tersandera oleh kepentingan partai-partai koalisi.

"Perjanjian dengan elit harus dibatalkan supaya ada perjanjian baru dengan publik. Presiden harus mendengar suara akademisi, jurnalis, hingga kelompok sipil," pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Berita Lainnya

Advertisement

Terpopuler

Statistik Pengunjung