Berita, Nasional

Rocky Gerung Peringatkan Krisis Politik Jika Gugatan Ijazah Gibran Dikabulkan Mahkamah Konstitusi

Repelita.id

26 September 2026 21:29 WIB

Rocky Gerung Peringatkan Krisis Politik Jika Gugatan Ijazah Gibran Dikabulkan Mahkamah Konstitusi
Foto: Istimewa

Repelita Jakarta - Wacana mengenai gugatan sengketa administrasi kelulusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi kini menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan pengamat.

Proses hukum ini dinilai membawa dampak yang sangat besar terhadap stabilitas pemerintahan serta berpotensi memicu guncangan konstelasi politik nasional.

ADVERTISEMENT

Akademisi terkemuka Rocky Gerung memberikan peringatan keras mengenai dampak berantai apabila lembaga peradilan tertinggi tersebut mengabulkan permohonan pemohon.

Melalui pernyataan terbuka di kanal YouTube Official Okezone, ia memaparkan analisisnya mengenai dinamika ketatanegaraan yang akan terjadi jika gugatan tersebut diproses lebih lanjut.

"bayangin misalnya minggu depan Mahkamah Konstitusi mulai memproses ijazah palsu Gibran akan jadi skandal besar tuh dpr mesti layani itu bagaimana kalau DPR bilang lanjutkan lalu Gibran jatuh lalu ada yang bilang jangan Gibran aja Prabowo mesti jatuh enggak ada soal tetapi yang dibahas di konstitusi sekarang cuman ijazahnya Gibran bukan ijazahnya Prabowo orang bilang Rohiger Pulau Prabowo gitu loh yang dibahas itu cuman ijazahnya Gibran kalau Gibran jatuh terjadi krisis politik diseret semuanya itu yang saya bilang this is the beginning of the end tetapi bukan itu masalahnya akan terjadi itu masalahnya the beginning after the end apa mau diisi apa kapitalisme feodalisme negara agama saya sudorin itu mari kita bicarain after the end the beginning-nya apa buntuh semua kan," ujar Rocky Gerung menjelaskan pandangannya pada tayangan September 2026 tersebut.

Persoalan ini diprediksi akan menyeret lembaga legislatif untuk ikut mengambil peran dalam menanggapi dinamika politik yang berkembang di masyarakat luas.

Gugatan tersebut juga memicu diskursus baru mengenai arah perubahan paradigma sistem ketatanegaraan serta masa depan pengelolaan ekonomi Indonesia.

Masyarakat kini terus memantau jalannya persidangan demi melihat komitmen penegakan hukum substantif di tingkat Mahkamah Konstitusi.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Berita Lainnya

Advertisement

Terpopuler

Statistik Pengunjung