Repelita Jakarta - Langkah taktis jajaran Kementerian Pertahanan yang mengklaim adanya keberhasilan dalam menekan laju aksi kriminalitas jalanan lewat penempatan unit militer teritorial menuai kritik tajam dari akademisi.
Filsuf sekaligus pengamat politik nasional, Rocky Gerung, menilai fenomena tersebut menjadi indikasi kuat mengenai adanya gejala perluasan dominasi kekuatan bersenjata ke dalam ruang kehidupan publik.
ADVERTISEMENT
Secara blak-blakan, akademisi senior ini melayangkan opini bahwa potret tata kelola ketatanegaraan di tanah air sampai saat ini dinilai belum sepenuhnya terbebas dari sisa-sisa pengaruh doktrin kekuasaan masa lampau.
Ia menyayangkan proses transisi politik pascareformasi nasional yang dinilainya masih tertahan di tengah jalan dan belum mampu menyentuh esensi dari sistem demokrasi yang paripurna.
“Jadi kita baru keluar dari rumah Orde Baru. Belum masuk ke rumah demokrasi. That's the logic,” ujar Rocky, dikutip fajar.co.id, Jumat (22/5/2026).
Dirinya memaparkan adanya kebutuhan mendasar akan hadirnya sebuah lompatan besar guna memutus rantai birokrasi lama agar bisa berpindah menuju kematangan iklim politik yang lebih sehat.
Namun, ia mengamati adanya kecenderungan dari sebagian besar elemen masyarakat yang terkesan menghindari penggunaan istilah perombakan radikal karena selalu dikaitkan dengan ideologi kiri.
“Apa jembatan dari rumah Orde Baru nyebrang ke rumah demokrasi? Ya revolusi. Tapi kata itu kita cegat di otak kita sehingga mulut kita tidak mengucap. Karena dianggap revolusi itu adalah kiri,” ucapnya.
Padahal, dalam perspektif historis yang dipahaminya, kerangka pemikiran yang progresif dan berhaluan kiri sejatinya bukanlah sebuah konsep yang asing bagi para bapak pendiri bangsa pra-kemerdekaan.
Ia menyodorkan barisan nama pemikir besar sejarah nasional yang terbukti memiliki spektrum pemikiran yang sangat visioner serta radikal dalam upaya melepaskan belenggu kolonialisme di tanah air.
“Padahal negeri ini didirikan oleh mereka yang berpikir kiri. Siapa yang gak berpikir kiri di awal kemerdekaan? HOS Tjokroaminoto, Sutan Sjahrir, Mohammad Hatta, Mohammad Natsir bahkan Soekarno. Kan semua berpikir kiri,” terangnya.
Oleh karena itu, ia mempertanyakan sikap kecemasan berlebih dari sejumlah kalangan terhadap diskursus politik progresif tersebut di tengah bergulirnya fenomena militerisme merayap yang kian nyata.
Filsuf ini kemudian menyoroti laporan dari Menhan Sjafrie Sjamsoeddin terkait pengerahan ratusan satuan batalion yang diklaim sukses memotong separuh angka aksi pembegalan di ruang publik.
“Tadi saya baca berita Pak Sjafrie, Jenderal Sjafrie bicara. Kehadiran tentara yang 600 batalion itu sudah menurunkan tingkat kejahatan begal 50 persen,” katanya.
Meskipun data kuantitatif yang dipaparkan oleh otoritas pertahanan tersebut berpeluang akurat di lapangan, namun ia menggugat urgensi pelibatan prajurit bersenjata dalam ranah domestik.
Menurut argumennya, fungsi pemeliharaan ketertiban serta perlindungan hukum bagi warga sipil di wilayah perkotaan secara konstitusional mutlak berada di bawah kewenangan penuh institusi kepolisian.
“Secara fakta mungkin iya. Tapi bukankah urusan kamtibmas itu urusan polisi? Ngapain tentara ngurusin begal?” timpalnya.
Penempatan aparat pertahanan negara pada klaster pemukiman penduduk justru dikhawatirkan bakal memicu lahirnya persepsi perlindungan yang semu akibat adanya tekanan psikologis tersembunyi.
“Kan ada ketakutan di masyarakat. Jadi produksi ketakutan menghasilkan implikasinya tentara mesti ada di setiap gang,” cetusnya.
Ia memberikan simulasi sederhana mengenai kondisi psikososial masyarakat lokal tatkala mendapati setiap sudut lingkungan tempat tinggal mereka berada di bawah pengawasan ketat personel militer.
Langkah pengamanan yang terlalu ketat tersebut dinilai justru berpotensi memicu tanda tanya besar di kalangan warga mengenai stabilitas keamanan yang sesungguhnya di wilayah mereka.
“Saya akan merasa aman kalau di kampung ini setiap sudut 20 meter ada tentara di situ. Benar rasa aman. Tapi itu rasa aman palsu. Karena saya justru khawatir ada apa. Kenapa saya dijaga itu,” imbuhnya.
Ia memberikan penekanan bahwa iklim perlindungan yang sejati hanya akan terwujud melalui jalinan relasi sosial yang harmonis serta berjalannya sistem komunikasi yang deliberatif antarwarga.
“Rasa aman itu timbul dari persahabatan mereka yang mampu menghidupkan demokrasi deliberatif,” bebernya.
Lebih mendalam, ekspansi kekuatan bersenjata dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dinilai hanya bisa dibendung lewat penguatan pemahaman mengenai supremasi nilai-nilai sipil secara konsisten.
“Dia hanya bisa dihentikan oleh masyarakat sipil melalui doktrin the supremacy of civilian value. Yang supreme dalam demokrasi,” tandasnya.
Baginya, pilar utama yang wajib mendominasi sistem pemerintahan demokratis bukanlah figur personilnya melainkan kepatuhan menyeluruh terhadap prinsip sipil, termasuk oleh jajaran bersenjata.
“Bukan orang sipil, tapi nilai sipil. Di dalam nilai sipil tentara harus ikut nilai sipil itu. Kecuali ada perang, maka dia kita kasih legitimasi untuk pegang senjata,” jelasnya.
“Tanpa itu, tanpa ada perang, tentara tidak punya legitimasi. Karena dia alat pertahanan negara, bukan alat kamtibmas,” kuncinya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
