Repelita [Jakarta] - Pengamat politik dan kebangsaan melontarkan kritik pedas bernada satire terhadap mentalitas para penyelenggara negara di tengah carut-marut penegakan hukum.
Gagasan mendirikan fasilitas rehabilitasi mental khusus bagi para punggawa pemerintahan disuarakan sebagai bentuk protes keras atas maraknya tindak rasuah.
ADVERTISEMENT
Diskusi mendalam bersama seorang tokoh agama memunculkan kesimpulan bahwa rusaknya tatanan republik berakar dari hilangnya kewarasan moral para penguasa.
"Dalam obrolan dengan seorang kiai yang menerawang kondisi amburadulnya negara akibat para pejabat yang tidak amanah, muncul persepsi bahwa sekarang ini banyak pejabat yang sakit jiwa," ujar Rizal Fadillah.
Tekanan jabatan serta lingkungan istana dinilai menjadi faktor utama yang mendistorsi orientasi berpikir para petinggi birokrasi.
"Pengaruh posisi dan lingkungan yang menjadi penyebabnya," ucapnya.
Gejala kejiwaan tersebut bermanifestasi dalam bentuk kecemasan sosial, halusinasi kekuasaan, hingga ambisi membabi buta untuk melipatgandakan status sosial.
"Depresi atas rayuan relasi sosial, cemas berjarak kekayaan dengan sejawat atau atasan, mania pada pengaruh, sanjungan, nafsu besar untuk menaikkan status simbol, serta budaya serba cepat atau instan," ujarnya.
Tindakan merampok uang negara dipandang murni bersumber dari ketamakan personal alih-alih desakan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
"Mental disorders sesungguhnya adalah mental illness. Korup adalah perilaku sakit jiwa," tegasnya.
"Bukan karena kebutuhan yang menjadi penyebabnya, melainkan keserakahan. Ada mania, depresi, atau halusinasi," lanjutnya.
Penularan mental menyimpang tersebut dikhawatirkan telah merusak seluruh struktur birokrasi dari level atas hingga bawah.
"Pejabat tinggi atau rendah mudah tertular bahkan saling menularkan. Bukan orang awam yang rentan sakit jiwa, tetapi pejabat," katanya.
Hilangnya nurani kemanusiaan membuat para pemegang kekuasaan kerap mempertontonkan sikap nir-empati di tengah penderitaan rakyat.
"Mereka tertawa dalam kesedihan, foya-foya dalam kesemrawutan, meronta-ronta di tengah kebebasan, dan menjadikan pengadilan untuk menegakkan kezaliman," imbuhnya.
Pengelolaan kekayaan alam nusantara yang dituding lebih menguntungkan pihak luar turut memperparah penderitaan masyarakat kecil.
"Kata si Cepot, nikel diserahkan ke asing, batu bara untuk asing, timah diberikan kepada asing, nah utang diserahkan kepada rakyat," katanya.
Beban krisis ekonomi dipikul oleh rakyat sementara kelompok elit dan aparat menikmati hasil penguasaan sumber daya.
"Gunung milik pejabat, hutan mengayakan konglomerat, laut menyejahterakan aparat. Ketika beban utang berat, berpidato bahwa kesulitan bangsa harus ditanggung bersama seluruh rakyat," terangnya.
Usulan pembangunan suaka mental bagi penyelenggara negara diajukan demi memulihkan kesehatan tata kelola pemerintahan ke depan.
"Benar, perlu segera dibuat Rumah Sakit Jiwa Khusus Pejabat agar ke depan negara menjadi sehat dan kuat," ujarnya.
Gambaran surealis mengenai isi fasilitas tersebut diibaratkan sebagai tempat berkumpulnya para elite yang kehilangan akal sehat.
"Di rumah sakit itu ada orang yang berdiri sambil berpidato ngalor-ngidul, ada yang berjas dan berdasi menjajakan nasi basi, yang lain mengikatkan tambang ke leher sambil bernyanyi 'izin oh izin'," tuturnya.
"Ada yang kerjanya mencangkul-cangkul seolah membuat bunker. Ada pula yang mengepit map kosong dan berkata ke kiri dan ke kanan, 'Ini ijazahku, ini ijazahku.' Dasar gila," lanjutnya.
Metafora tersebut dialamatkan bagi para penguasa yang memiliki kelengkapan fisik namun lumpuh kepekaan nuraninya (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
