Repelita Jakarta - Diskusi tajam mengenai skandal dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto serta dugaan keterlibatan sejumlah tokoh politik mencuat dalam tayangan kanal YouTube Langkah Update yang dipublikasikan pada Minggu, 8 November 2026.
Dalam perbincangan yang dipandu oleh Murtadho Alim bersama narasumber utama Rizal Fadillah tersebut, keduanya menyoroti bahwa operasi penyadapan ilegal itu bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan indikasi awal dari upaya makar terhadap pemerintahan yang sah.
ADVERTISEMENT
Murtadho Alim
Repelita Jakarta - Diskusi tajam mengenai skandal dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto serta dugaan keterlibatan sejumlah tokoh politik mencuat dalam tayangan kanal YouTube Langkah Update yang dipublikasikan pada Minggu, 8 November 2026.
Dalam perbincangan yang dipandu oleh Murtadho Alim bersama narasumber utama Rizal Fadillah tersebut, keduanya menyoroti bahwa operasi penyadapan ilegal itu bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan indikasi awal dari upaya makar terhadap pemerintahan yang sah.
Murtadho Alim mengawali pemaparannya dengan menuding mantan Presiden Joko Widodo memiliki ambisi kuat untuk kembali mengambil alih kekuasaan serta mempertahankan posisi putranya, Gibran Rakabuming Raka, di kursi kepemimpinan nasional.
Ia menilai bahwa tindakan nekat tersebut didorong oleh kekhawatiran bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah tidak lagi bersedia melindungi berbagai dugaan kasus korupsi dan kejahatan masa lalu.
"Saya berharap kita harus korek tidak boleh malu-malu Mas Rizal tentang penyadapan yang berujung kepada suatu bukan pengkhianatan untuk politik saja, tapi inilah karena Jokowi tidak melihat Prabowo sudah tidak bisa melindungi atau tidak mau melindungi kejahatan-kejahatan korupsi dan lain sebagainya," ujar Murtadho Alim dalam siaran tersebut.
Menanggapi hal itu, Rizal Fadillah sepakat bahwa skandal penyadapan ini merupakan bentuk kenekatan politik yang mengulang pola peristiwa tahun 1965 guna mengguncang stabilitas kekuasaan negara.
Menurutnya, meski sebagian narasi mencoba mengecilkan masalah ini sebagai pelanggaran pidana biasa, fakta di lapangan menunjukkan adanya permulaan gerakan makar yang terstruktur.
Rizal menyebut mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo berperan sebagai operator lapangan dalam operasi tersebut yang dinilai berjalan tergesa-gesa akibat situasi darurat menyusul goyahnya posisi politik Gibran Rakabuming Raka pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
"Penyadapannya memang tidak identik dengan makar, tapi makar selalu diawali dengan penyadapan, sehingga sudah ada permulaannya, bukan hanya wacana lagi," tegas Rizal Fadillah.
Lebih jauh, Rizal menduga bahwa Listyo Sigit Prabowo tidak bekerja sendirian, melainkan terdapat pihak pemesan atau pengguna utama di balik layar yang memesan konten hasil penyadapan tersebut.
Ia menuding Joko Widodo sebagai pihak yang berkepentingan langsung atas operasi pemantauan ilegal tersebut, sekaligus menyebut nama-nama lain seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Tito Karnavian dalam lingkaran jejaring kekuasaan lama.
Rizal juga menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah menteri dan elite partai politik di kabinet saat ini yang berpotensi menjadi objek pemerasan atau justru ikut bermain dalam skenario politik tersebut, termasuk menyinggung nama Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
"Konon orang-orang itu termasuk bahkan Bahlil terlibat di dalam pembicaraan-pembicaraan itu, orang-orang itu bisa kayak menteri ini ada yang jadi objek blackmail nantinya, ada juga yang ikut-ikutan barisan pembela, Bahlil ini dicurigai ikut dalam skenarionya," ungkap Rizal.
Atas dugaan keterlibatan tersebut, Rizal mendorong agar internal Partai Golkar segera mengambil sikap tegas dengan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk melakukan penataan ulang kepemimpinan partai.
Sementara itu, Murtadho Alim mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar mewaspadai ancaman nyata terhadap keselamatan dirinya dan segera membersihkan kabinet dari jajaran menteri titipan rezim sebelumnya yang berpotensi menjadi pengontrol dari dalam.
"Langkah-langkah pendek yang harus dilakukan apakah ada bahaya menteri-menteri titipan Jokowi yang masih bercokol, segera dihentikan atau dikomentari sikap mereka terhadap penyadapan ini positif atau tidak positif, jangan-jangan ini menjadi pengontrol," kata Murtadho Alim.
Kedua narasumber tersebut juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah tegas Kapolri baru Suyudi Ario Seto yang telah berani membongkar jaringan penyadapan dan menangkap para perwira yang terlibat.
Rizal Fadillah menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata, melainkan harus menyentuh aktor intelektual utamanya agar bangsa Indonesia terbebas dari ancaman jaringan oligarki dan penyalahgunaan kekuasaan.
"Kuncinya adalah kembali lagi kepada Presiden yang secara resmi didukung oleh rakyat, tidak perlu membela secara subjektif, cukup mendiamkan saja proses hukum yang sedang dilakukan oleh institusi-institusi resmi," pungkas Rizal Fadillah. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
