Repelita Jakarta - Sebanyak lebih dari seribu personel gabungan TNI dan Polri yang tergabung dalam Taruna Bhakti Nusantara resmi mengawali masa pengabdian mereka di berbagai Sekolah Rakyat di seluruh penjuru tanah air.
Seluruh anggota yang diterjunkan mengemban tugas mengawal aktivitas keseharian siswa di asrama melalui penguatan karakter disiplin, kepemimpinan, serta agenda kegiatan ekstrakurikuler selama periode MPLS.
ADVERTISEMENT
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengonfirmasi bahwa seluruh jajaran personel beserta pendamping telah menempati pos penugasan masing-masing di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan sewaktu meninjau penataan program Taruna Bhakti Nusantara dan pelaksanaan MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Gresik pada Senin (3/8/2026).
“Kami bersyukur semua sudah berada di tempat masing-masing. Insyaallah nanti di sini akan membimbing, memberikan keteladanan untuk siswa-siswa Sekolah Rakyat dalam rangka penguatan kedisiplinan dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2026).
Gus Ipul menegaskan bahwa pola pengasuhan oleh personel TNI-Polri ini sama sekali tidak menerapkan metode militerisme, melainkan fokus pada pembiasaan hidup teratur dan mandiri.
"Para taruna mendampingi siswa dalam kegiatan kepramukaan, latihan baris berbaris, menata tempat tidur, merawat barang pribadi, hingga membangun disiplin dalam menjalani aktivitas belajar sehari-hari di lingkungan asrama," ucapnya.
Awal penugasan para taruna berbarengan dengan bergulirnya MPLS di seluruh jaringan Sekolah Rakyat.
Pihaknya melihat interaksi pembelajaran berjalan lancar kendati seluruh elemen sekolah masih menjalani fase penyesuaian diri terhadap pola asrama dan sarana gedung yang terus disempurnakan.
“Guru-gurunya beradaptasi, kemudian juga anak-anaknya beradaptasi. Dengan gedung permanen yang mungkin belum 100 persen, kita tahu fasilitasnya cukup lengkap dan diharapkan benar-benar mendukung proses pembelajaran yang berkualitas,” katanya.
Ia menguraikan bahwa peserta didik Sekolah Rakyat murni berasal dari kalangan keluarga miskin serta miskin ekstrem yang dijaring menggunakan acuan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Penjaringan tidak menggunakan kriteria seleksi akademik mengingat sebagian siswa pernah mengalami putus sekolah bahkan belum tersentuh pendidikan formal.
“Ketika masuk ke sini dilakukan penjangkauan berbasis DTSEN. Setelah itu dimutakhirkan oleh para pendamping, dicek lapangan bersama dinas sosial, dilakukan dialog dengan orang tua. Kalau setuju, diteruskan kepada bupati untuk ditetapkan dan diusulkan kepada Kemensos, proses terakhir kita tetapkan sebagai siswa Sekolah Rakyat,” jelasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
