Repelita Jakarta - Gelombang kasus gangguan kesehatan massal yang menimpa ribuan pelajar penerima program asupan pangan gratis dalam waktu singkat memicu keprihatinan mendalam dari lembaga negara.
Kondisi darurat yang terjadi di awal bulan ini dinilai sebagai sinyal bahaya serius yang wajib mendapat perhatian penuh dan tindakan koreksi instan dari jajaran istana kepresidenan.
ADVERTISEMENT
Otoritas perlindungan anak mencatat ribuan kasus tersebut tersebar di pelbagai wilayah mulai dari ujung barat Sumatra, daratan Jawa, hingga kawasan tengah kepulauan Sulawesi.
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menggarisbawahi bahwa lonjakan angka korban tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata sebagai insiden lokal yang terpisah satu sama lain.
Fenomena ini sejatinya menjadi indikator rapuhnya manajemen kendali mutu serta pengawasan risiko dalam implementasi program pemenuhan nutrisi nasional yang sedang digalakkan.
”Ini harus jadi alarm keras presiden, karena persoalan lama masih terus berulang, belum berubah,” kata dia dalam keterangan resmi pada Sabtu (5/9).
Ia memaparkan bahwa program pasokan pangan ini memiliki tingkat urgensi dan risiko yang jauh lebih tinggi dibanding proyek infrastruktur fisik pemerintah lainnya.
Kelalaian sekecil apa pun dalam rantai penyediaan komoditas konsumsi tersebut akan berdampak langsung terhadap keselamatan fisik serta kelangsungan hidup generasi muda.
”Pertaruhannya adalah tubuh dan jiwa anak. Ketika makanan yang seharusnya menjadi instrumen pemenuhan gizi justru menimbulkan gangguan kesehatan, maka negara tidak boleh hanya menghitung apakah ada yang meninggal atau tidak,” tegasnya.
Pihak lembaga mendorong adanya sanksi tegas yang memberikan efek jera terhadap para mitra penyedia jasa boga yang terbukti lalai menjaga higienitas produk.
Setiap mata rantai mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan di dapur, pengemasan, hingga armada distribusi ke sekolah wajib memiliki standardisasi yang ketat.
”Di setiap titik itu ada SOP. Tetapi, SOP tanpa konsekuensi yang tegas akan mudah menjadi sekadar dokumen administratif. Harus ada hubungan yang jelas antara kepatuhan, kualitas layanan, pembayaran, evaluasi kontrak, penghentian operasional dan penegakan hukum apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran,” bebernya.
Meskipun tidak semua pengusaha katering melakukan pelanggaran, penegakan aturan tanpa tebang pilih wajib ditegakkan demi melindungi hak kesehatan mendasar para siswa.
Perusahaan yang gagal memenuhi standar keamanan pangan harus segera diputus kontraknya dan dilarang keras terlibat kembali dalam proyek strategis nasional ini.
”Jangan sampai penyedia yang gagal hanya berhenti sebentar kemudian kembali mendapatkan kesempatan yang sama tanpa pembelajaran dan pertanggungjawaban yang memadai. Efek jera bukan untuk menghukum semata, tetapi untuk mencegah anak berikutnya menjadi korban,” ujarnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
