Repelita Jakarta - Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak menyeret polemik dugaan penyadapan ilegal ke arah tuduhan makar.
ADVERTISEMENT
Ia mengkhawatirkan langkah memperluas konstruksi hukum tersebut justru akan memicu konflik politik terbuka antarelite begitu materi rekaman penyadapan dibuka di hadapan publik.
Reza berpandangan bahwa pihak pemerintah sebaiknya membatasi penanganan perkara hukum tersebut sebatas pada dugaan pelanggaran prosedur penyadapan ilegal semata.
Menurutnya, pembatasan fokus hukum itu sangat diperlukan guna mencegah munculnya berbagai ekses persoalan baru yang berpotensi memperkeruh stabilitas politik nasional.
Pandangan kritis tersebut disampaikan Reza saat berdialog bersama jurnalis senior Don Bosco Selamun dalam tayangan program Bang Don Zuper Opini di kanal YouTube Tutur Media pada Sabtu, 7 November 2026.
"Sudahlah, berhenti saja di pasal tentang penyadapan ilegal. Stop," kata Reza, sebagaimana dikutip pada Minggu, 8 November 2026.
Ia mengakui secara jujur bahwa dirinya secara pribadi sebenarnya tidak sepenuhnya merasa puas apabila pengusutan kasus tersebut hanya berhenti pada pelanggaran aspek prosedural.
Namun demikian, Reza memperhitungkan secara matang berbagai risiko besar yang dapat meledak apabila proses persidangan berkembang hingga membongkar isi percakapan hasil penyadapan.
Menurutnya, materi rekaman rahasia yang diperdengarkan di ruang sidang berpotensi menyingkap pembicaraan sensitif mengenai relasi antara pemegang kekuasaan, pengusaha, hingga kelompok oligarki.
Bahkan, ia menilai terbuka kemungkinan terungkapnya berbagai bentuk negosiasi tersembunyi antara elite penguasa dengan kalangan pelaku usaha di balik layar pemerintahan.
Reza juga mengaku tidak begitu yakin bahwa seluruh indikasi pelanggaran hukum yang mungkin muncul dari isi rekaman penyadapan bakal ditindaklanjuti secara konsisten oleh aparat penegak hukum.
Ia menyinggung preseden sejumlah perkara besar yang dalam fakta persidangannya kerap memunculkan nama-nama tokoh baru, tetapi pada akhirnya tidak seluruhnya berujung pada penindakan hukum.
Di samping aspek penegakan hukum, Reza turut menyoroti potensi dampak politik serius apabila Presiden ke-7 RI Joko Widodo beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merasa tersudut oleh perkembangan kasus ini.
Ia memprediksi eskalasi situasi politik bisa menjadi jauh lebih rumit dan sulit dikendalikan apabila keduanya bereaksi keras dengan membeberkan materi penyadapan lain yang selama ini belum diketahui masyarakat.
"Kalau Gibran dibikin marah, Jokowi dibikin marah dengan asumsi yang saya katakan tadi, kalau mereka marah, mereka buka hasil penyadapan itu bagaimana?" ujarnya.
Reza memperingatkan bahwa rekaman hasil penyadapan yang beredar liar tanpa kendali dapat memantik gelombang persoalan baru di tengah masyarakat.
Terlebih lagi, potongan-potongan percakapan tersebut sangat mudah disebarluaskan secara bertahap melalui platform media sosial, baik berupa rekaman asli maupun informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Situasi semacam itu berisiko tinggi memperuncing ketegangan sosial sekaligus memicu lahirnya berbagai spekulasi liar di ruang publik.
Reza mengibaratkan dinamika polemik penyadapan ini sebagai situasi ketika masing-masing pihak yang bertikai memegang informasi sensitif atau kartu as yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk saling menjatuhkan lawan politik.
Menurutnya, apabila para elite mulai saling membongkar rahasia yang selama ini disimpan rapat, dampak guncangannya bisa meluas dan sulit dikendalikan oleh siapa pun.
Ia juga mengingatkan bahwa pertarungan terbuka di antara kelompok elite politik tidak selalu memberikan keuntungan bagi pihak yang pertama kali memulainya.
Saat ditanya mengenai peluang terbukanya isi materi penyadapan beserta implikasinya terhadap tingkat popularitas Presiden Prabowo, Reza kembali menggarisbawahi adanya konsekuensi politik yang tidak mudah diprediksi.
Oleh sebab itu, ia mengimbau seluruh pihak terkait agar menahan diri serta tidak melontarkan pernyataan provokatif yang justru memperbesar eskalasi ketegangan politik.
"Jangan terlalu banyak komentar. Kartu as kalian sudah dipegang," ucapnya.
Reza menaruh harapan besar agar proses penanganan dugaan penyadapan ilegal tetap dijalankan melalui koridor hukum yang terukur, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menutup peringatannya agar perkara hukum tersebut jangan sampai berubah menjadi arena saling membuka aib maupun rahasia di antara kelompok elite politik nasional. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
