Repelita Jakarta - Kehadiran figur intelektual vokal di dalam jajaran birokrasi kepresidenan dipastikan akan tetap membawa warna baru yang independen bagi iklim pengambilan keputusan negara.
Pihak penasihat negara menegaskan komitmennya untuk tetap memelihara nalar kritis demi memastikan seluruh kebijakan pemerintah berjalan selaras dengan kepentingan publik.
ADVERTISEMENT
Sikap independensi pemikiran ketatanegaraan pascaproses pelantikan pengurus lembaga penasihat kepresidenan tersebut dikonfirmasi secara resmi pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026.
Melalui keterangan yang dihimpun awak media di kompleks Istana Negara, salah satu anggota yang baru diangkat mengurai batasan koridor fungsi kedinasan terbarunya.
Akademisi senior yang kini resmi memegang peran sebagai penasihat, Rocky Gerung, menerangkan esensi mendasar dari pola kerja penyampaian pertimbangan kepada kepala negara.
Saat memberikan keterangan pers setelah upacara pengambilan sumpah di Istana Negara pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026, Rocky Gerung memaparkan cara pandangnya.
Rocky Gerung menyatakan, "Kalau mengkritik, dewan ini justru fungsinya kritis, bukan kritik, ya, beda tuh. Kritis terhadap kebijakan."
Menurut analisisnya, sifat peka serta kritis sangat krusial dipertahankan lantaran setiap produk regulasi yang dilahirkan pemerintah berpotensi memicu timbulnya multiinterpretasi di masyarakat.
Keberadaan lembaga pertimbangan bertugas untuk membedah anatomi persoalan sosiologis tersebut secara mendalam dengan mengedepankan aspek kepekaan nilai etika moral.
Tuntutan peninjauan berkas tersebut nantinya diformulasikan menjadi draf masukan strategis yang berfungsi sebagai instrumen pengingat serta penimbang bagi jajaran pimpinan.
Melanjutkan pemaparannya seputar skema perumusan rekomendasi administratif bagi pimpinan kabinet nasional tersebut, Rocky Gerung memadankan hal itu dengan draf hukum.
Rocky Gerung berujar, "Tugas dewan adalah mengingat dan menimbang dan memutuskan, penetapannya ada pada presiden. Jadi, kami membuat pertimbangan, user-nya adalah Bapak Presiden."
Pihak otoritas tertinggi kementerian sebelumnya juga dilaporkan telah menyampaikan pesan khusus agar jajaran dewan penasihat mengambil kedudukan pada ranah moralitas.
Lembaga ini ditegaskan tidak akan diintegrasikan untuk mencampuri atau mengintervensi urusan teknis tata kelola manajerial harian pada tingkat kementerian.
Pola pengambilan jarak dari realitas konkret operasional dipandang penting agar seluruh anggota dewan memiliki ruang kontemplasi yang jernih dalam mengevaluasi arah program kerja.
Struktur kelembagaan baru ini diproyeksikan mampu menjalankan fungsi kontrol etis layaknya komite pengawas independen berskala nasional demi mengawal akuntabilitas pemerintahan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
