Repelita Jakarta - Pengamat politik nasional Ray Rangkuti melontarkan pandangan tajam terkait sikap Presiden Prabowo Subianto terhadap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Analis politik tersebut menilai kepala negara tidak memiliki keberanian untuk mencopot Nusron dari jajaran kabinet pemerintahan saat ini.
ADVERTISEMENT
Analisis itu disampaikan oleh Ray Rangkuti melalui rekaman wawancara yang ditayangkan di kanal YouTube Kompas TV pada Selasa tanggal 22 September 2026.
Menurut pengamat tersebut, kendati ada niat untuk menonaktifkan menteri bersangkutan, hambatan terbesar terletak pada keraguan nyali sang presiden.
"Tuntutan moral itu kan kadang-kadang enggak memaksa seseorang, itu persoalannya. Ada keinginan Pak Prabowo mungkin untuk menonaktifkan, tapi persoalannya adalah berani enggak Pak Prabowo? Jawaban saya, enggak berani," kata Ray Rangkuti di kanal YouTube Kompas TV pada Selasa, 22 September 2026.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa latar belakang Nusron sebagai elite partai politik pengusung yang memberikan dukungan besar menjadi faktor penentu utama.
Selain itu, ketiadaan status hukum yang berkekuatan tetap diprediksi akan dijadikan alasan bagi pemerintah untuk melindungi posisi sang menteri.
"Beliau enggak berani menonaktifkan saudara Nusron. Kenapa? Pertama Nusron itu orang partai, datang dari Golkar, dulu ikut bersama-sama membantunya dengan sangat besar gitu ya, yang kedua Prabowo nanti akan berlindung di belakang 'belum ada status hukum yang jelas', gitu," ujar Ray Rangkuti dalam kesempatan yang sama di kanal YouTube Kompas TV, Selasa, 22 September 2026.
Ia menambahkan bahwa langkah pemberhentian maupun desakan mundur dipastikan tidak akan diambil sebelum ada ketetapan resmi dari lembaga penegak hukum.
"Oleh karena itu lah, Pak Prabowo tidak akan memberhentikan dan mungkin juga tidak akan meminta saudara Nusron untuk mengundurkan diri gitu ya, sampai kemudian ada keputusan status hukumnya," ucap Ray Rangkuti dalam tayangan kanal YouTube Kompas TV, 22 September 2026.
Pakar politik tersebut menegaskan keraguannya atas ketegasan presiden dalam menindak menteri yang berasal dari simpul kekuatan partai koalisi.
"Saya tidak melihat Pak Prabowo itu berani sama menteri-menterinya yang datang dari partai. Ini soal keberanian, saya enggak yakin Pak Prabowo berani karena Nusron itu orang partai, itu kata kuncinya, kecuali ada status hukum yang jelas," kata Ray Rangkuti melalui kanal YouTube Kompas TV pada Selasa, 22 September 2026.
Secara politis, lambatnya sikap istana dinilai berpotensi merusak citra presiden yang sebelumnya dikenal tegas dalam penegakan hukum.
"Secara politik tentu itu membuat citra Pak Prabowo makin buruk kan. Ternyata Pak Prabowo kalau urusan orang kita, enggak sampai ke Antartika gitu loh. Padahal janji beliau kan dulu kalau terkait dengan kasus korupsi sampai ke Antartika pun dikejar, kalau itu orang luar," ujar Ray Rangkuti mengkritisi lewat kanal YouTube Kompas TV, Selasa, 22 September 2026.
Perbedaan perlakuan antara lingkaran internal dan eksternal dikhawatirkan memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat luas.
"Tapi kalau 'antar kita', ya didiam-diamkan aja sama Pak Prabowo, kan di mata publik itu bisa negatif. Nah, yang kedua adalah secara hukum, ya itu akan membuat kemungkinan Saudara Nusron bisa melakukan banyak hal yang boleh jadi membuat beliau itu agak makin jauh dari proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK," papar Ray Rangkuti dalam wawancara di kanal YouTube Kompas TV, 22 September 2026.
Dari sudut pandang moralitas politik, langkah tersebut menunjukkan bahwa stabilitas koalisi ditempatkan lebih tinggi daripada standar etika pemerintahan.
"Beliau hanya mengenal harmoni. Kalau harmoni, misalnya nanti memberhentikan Nusron Wahid di tengah jalan enggak harmonis, ya beliau akan menunda penonaktifan itu," kata Ray Rangkuti di kanal YouTube Kompas TV, Selasa, 22 September 2026.
"Karena bagi saya melihatnya ya, bagi Pak Prabowo itu harmoni yang paling penting. Kalau nanti gara-gara misalnya mencopot saudara Nusron tidak harmonis di dalam tubuh koalisi, ya beliau akan menunda itu gitu," lanjutnya.
Menanggapi polemik tersebut, pihak Istana Kepresidenan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang berjalan di lembaga antirasuah.
Pernyataan senada disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu tanggal 16 September 2026.
"Ya kita serahkan. Pak Presiden pun selalu mengatakan bahwa kalau ada masalah hukum dan sebagainya, serahkanlah kepada APH (Aparat Penegak Hukum). Jadi beliau tidak akan mau ikut campur soal begitu-begitu," ujar Bambang Eko Suhariyanto.
Pemerintah meminta seluruh pihak agar menahan diri dan menghargai tahapan penyidikan yang tengah dikerjakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Oh, ini kan sekarang lagi ditingkatkan ke penyidikan, ya. Nanti dari penyidikan kita akan tahu siapa yang akan ditetapkan tersangka. Kita tunggu saja dari KPK, ya," kata Bambang Eko Suhariyanto pada Rabu, 16 September 2026.
Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak membangun asumsi prematur sebelum ada pengumuman resmi dari aparat penegak hukum.
"Itu kan masih dugaan. Tunggu saja dari KPK," tegasnya menutup keterangan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
