Repelita Tel Aviv - Ratusan demonstran Israel turun ke jalanan di Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem pada Sabtu (28/3/2026) malam untuk menentang perang melawan Iran, dengan aksi protes berlangsung panas hingga memicu bentrokan fisik dengan aparat kepolisian setempat.
Para pengunjuk rasa mengkritik perang di Iran karena dinilai tidak memiliki tujuan yang jelas, dengan salah satu demonstran bernama Joanne Levine menyampaikan bahwa tidak ada yang memikirkan bagaimana Israel akan keluar dari masalah ini dan tidak ada akhir yang terlihat.
ADVERTISEMENT
“Tidak ada yang memikirkan bagaimana kita akan keluar dari masalah ini, dan sama sekali tidak ada akhir yang terlihat. Ini semua tak lebih dari sekadar bagian rencana permainan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu,” tutur Levine sebagaimana dilansir France24.
Pasukan keamanan diterjunkan untuk membubarkan kerumunan massa yang berkumpul secara ilegal di tengah status darurat nasional, dengan polisi menahan belasan pengunjuk rasa karena dituduh memicu kerusuhan dan mengganggu ketertiban umum.
Kepolisian Israel menangkap setidaknya 18 orang selama gelombang protes, dengan penangkapan terbesar terjadi di Lapangan Habima, Tel Aviv, sebanyak 13 demonstran, sementara lima pengunjuk rasa lainnya ditahan di Persimpangan Horev, Kota Haifa.
Upaya pembubaran paksa oleh petugas penegak hukum diwarnai berbagai tindakan represif terhadap warga sipil, dengan wartawan di lapangan melaporkan aparat mendorong demonstran hingga terjatuh dan mencekik setidaknya satu peserta aksi.
Gelombang unjuk rasa akhir pekan ini mulai diikuti oleh berbagai organisasi sayap kiri serta mantan anggota parlemen, termasuk kelompok aktivis terkemuka seperti Standing Together, Peace Now, hingga Women Wage Peace.
“Pemerintah takut akan meluasnya gerakan protes ini. Polisi telah diinstruksikan untuk melakukan penangkapan demi membungkam perbedaan pendapat,” ungkap perwakilan kelompok aktivis Standing Together.
Pihak kepolisian membubarkan massa karena demonstrasi tersebut tidak mengantongi izin, sementara perwakilan Komando Front Dalam Negeri Israel menegaskan bahwa perkumpulan semacam itu melanggar peraturan darurat.
Pedoman keamanan masa perang yang berlaku saat ini melarang segala bentuk pertemuan massal yang melebihi 50 orang, kebijakan yang diterapkan untuk melindungi warga dari ancaman serangan balasan pihak Iran dan Lebanon.
“Sangat mustahil menggunakan pedoman Komando Front Dalam Negeri sebagai alasan untuk membungkam protes politik. Polisi di negara demokrasi harus melindungi hak untuk berdemonstrasi, bukan malah takut terhadapnya,” ujar perwakilan koalisi Peace Partnership dilansir The Jerusalem Post.
Survei terbaru dari Institut Demokrasi Israel menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap operasi militer ini masih cukup tinggi, dengan 78 persen warga Yahudi Israel menyetujui operasi perang melawan Iran.
Sentimen tersebut berbanding terbalik dengan pandangan minoritas Arab Israel yang hanya mencatatkan angka dukungan sebesar 19 persen, meskipun jumlah masyarakat penentang konflik merangkak naik dari 4 persen pada awal Maret menjadi 11,5 persen saat ini.
Operasi serangan udara militer Israel dan Amerika Serikat ke Iran sendiri telah dimulai sejak 28 Februari 2026, dengan serangan tersebut telah merenggut lebih dari 1.340 nyawa termasuk menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
