Repelita [Jakarta] - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam dari Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
Melalui wawancara di kanal YouTube Forum Keadilan TV yang diunggah pada 23 Agustus 2026, Kepala PUSHAM UII Doktor Despan Heryansyah menilai pidato kenegaraan presiden dipenuhi klaim keberhasilan sepihak yang memanipulasi data riil di lapangan.
ADVERTISEMENT
Ia mencontohkan deklarasi swasembada pangan yang dinilai tidak masuk akal sehat karena dipaksakan terjadi hanya dalam kurun waktu delapan bulan saja.
Pemerintah juga dituding sengaja menurunkan standar kriteria kemiskinan Badan Pusat Statistik demi menyajikan data semu bahwa masyarakat telah sejahtera.
Manipulasi rasio kemiskinan tersebut berdampak fatal karena memutus paksa akses bantuan sosial bagi warga miskin yang benar-benar membutuhkan.
Kritik keras selanjutnya diarahkan pada megaproyek food estate di Papua yang dituding merampas hak hidup masyarakat adat melalui deforestasi hutan.
PUSHAM UII menyimpulkan banyak agenda populis pemerintah saat ini yang sama sekali tidak menggunakan pendekatan HAM dan justru anti hak asasi manusia.
Doktor Despan Heryansyah menyatakan, "kajian dari Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia kalau kita lihat isi dari pidato yang disampaikan oleh Presiden tidak cermat itu mulai dari penggunaan data yang salah setelah diuji ternyata ada banyak yang disampaikan oleh Presiden tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan."
Kondisi tersebut diperparah oleh hilangnya sistem check and balances di parlemen serta watak penguasa yang anti kritik dan cenderung megalomania.
Watak militeristik juga dinilai kian menguat menyusul keterlibatan militer dalam ranah sipil serta program strategis nasional yang mengancam supremasi sipil.
Aparatur negara bahkan tidak segan melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa dan aktivis yang berani menyuarakan kritik secara objektif ilmiah.
Sikap pemerintah yang memusuhi kritik akademisi dinilai melahirkan kemunduran besar yang berujung pada runtuhnya substansi demokrasi di tanah air. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
