Repelita Jakarta - Pemecatan Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan secara mendadak di tengah berlangsungnya rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menjadi topik perbincangan hangat yang disorot oleh kanal YouTube Realita TV dalam program diskusi bertajuk Sarita pada Senin, 15 September 2026.
Tindakan pencopotan secara tiba-tiba tersebut dinilai sangat dramatis lantaran dilakukan secara langsung melalui sambungan telepon ketika Purbaya tengah bertugas dalam sidang.
ADVERTISEMENT
Sejumlah kalangan menduga pencopotan mendadak ini berkaitan dengan sikap Purbaya yang dinilai ingin mengembalikan deviden Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelola Danantara senilai Rp120 triliun agar masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) demi menyelamatkan keuangan negara.
Selain itu, Purbaya sebelumnya juga sempat melontarkan sejumlah kritik dan pernyataan kontroversial, termasuk terkait beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) serta berbagai persoalan anggaran lainnya yang dianggap tidak sejalan dengan keinginan pihak pemerintah.
Dalam sesi diskusi yang sama, narasumber Marwan Batubara mengungkapkan bahwa kondisi penerimaan keuangan negara saat ini sedang mengalami masalah besar akibat besarnya defisit utang serta beban belanja tambahan yang sangat tinggi.
Menurut Marwan, berbagai program mercusuar dan pengeluaran negara yang masif telah membebani kas fiskal, sementara Purbaya berupaya mencari jalan keluar melalui optimalisasi penerimaan dan perbaikan tata kelola perpajakan serta bea cukai.
Upaya penertiban di sektor perpajakan dan kepabeanan tersebut diyakini telah mengusik kenyamanan para oknum serta pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan celah dari sistem yang ada.
Narasumber lainnya, Narko, turut menyoroti kondisi perekonomian nasional yang dinilainya sedang berada dalam situasi sulit sehingga pemerintah seharusnya menyusun skala prioritas program pembangunan secara realistis sesuai kemampuan keuangan negara.
Narko menambahkan bahwa pembebanan anggaran melalui berbagai proyek mercusuar dikhawatirkan justru akan menambah beban penderitaan masyarakat serta meninggalkan masalah keuangan bagi generasi mendatang.
Sementara itu, Ismet dalam kesempatan yang sama menilai bahwa pemecatan seorang menteri dengan cara yang tidak lazim dan dipertontonkan secara terbuka di tengah rapat resmi mencerminkan tindakan yang kurang etis dalam etika politik.
Langkah kontroversial tersebut dikhawatirkan dapat semakin memperbesar krisis kepercayaan publik terhadap jalannya roda pemerintahan serta menimbulkan dampak yang kurang baik bagi stabilitas politik nasional.
Di akhir diskusi, para narasumber sepakat untuk terus memantau perkembangan situasi politik dan ekonomi nasional serta memberikan dukungan moral kepada figur-figur yang dinilai konsisten memperjuangkan kebenaran serta kepentingan rakyat banyak. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
