Repelita Jakarta - Dinamika pencopotan pejabat tinggi keuangan negara dalam kabinet pemerintahan baru kembali menuai sorotan tajam dari kalangan pengamat publik.
Langkah perombakan posisi strategis tersebut dinilai dilakukan secara mendadak serta kurang mengedepankan etika birokrasi yang lazim.
ADVERTISEMENT
Informasi mengenai evaluasi tata kelola keuangan negara ini ditayangkan pada Kamis, 17 September 2026 melalui unggahan video oleh kanal YouTube BITV dengan judul Ir Marwan: Purbaya Dicopot Curiga Pajak Dinaikin ⁉️ Dia Selamat Dari Whoosh & APBN Minus❓.
Dalam tayangan tersebut, pengamat ekonomi senior Ir. Marwan menguliti berbagai kejanggalan di balik pemberhentian sang menteri keuangan utama.
Ir. Marwan selaku narasumber menyatakan bahwa proses pergantian kepemimpinan fiskal tersebut terkesan sangat tidak sopan karena dilakukan ketika yang bersangkutan sedang sibuk berdinas.
Menurut penjelasannya, keputusan pencopotan tersebut sudah direncanakan sebelumnya tanpa memberikan pemberitahuan apa pun kepada pihak yang bersangkutan.
Pemberitahuan baru disampaikan secara mendadak saat yang sedang bertugas menghadiri agenda kegiatan resmi di gedung Dewan Perwakilan Daerah.
Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa Purbaya tidak perlu merasa berkecil hati atas keputusan sepihak yang mendepaknya dari jajaran kabinet.
Sikap dan kebijakan yang diambil oleh Purbaya hingga akhir masa jabatannya dinilai konsisten memperjuangkan kepentingan negara, rakyat, serta anggaran pendapatan dan belanja negara.
Kebijakan tersebut justru berbenturan langsung dengan agenda-agenda tersembunyi dari pihak istana, lingkaran oligarki, maupun kelompok tertentu yang ingin menyingkirkannya.
Oleh karena itu, perjuangan yang telah dilakukan patut dibanggakan karena berorientasi pada kesehatan fiskal dan kebaikan seluruh masyarakat.
Lebih lanjut, Ir. Marwan mengupas tuntas persoalan pelik seputar beban keuangan negara, termasuk rencana pemasukan keuntungan Danantara ke dalam pos penerimaan APBN.
Sebelum polemik tersebut mencuat, persoalan besar lainnya adalah beban cicilan pokok utang luar negeri kepada Tiongkok untuk proyek kereta cepat Whoosh.
Pembayaran kewajiban utang proyek tersebut dirancang mengikat anggaran negara setiap tahun dalam jangka waktu yang sangat panjang hingga mencapai delapan puluh tahun.
Kritik tajam yang dilontarkan Purbaya terhadap proyek tersebut mencerminkan kekecewaan mendalam atas beban finansial yang tidak seharusnya ditanggung oleh negara.
Hal tersebut dikarenakan proyek infrastruktur transportasi tersebut sejak awal sarat dengan dugaan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme yang begitu kental.
Meskipun rezim pemerintahan sebelumnya mengklaim proyek tersebut murni skema bisnis swasta, faktanya justru dialihkan menjadi tanggungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Indikasi ketidakberesan tersebut terlihat nyata dari pemilihan skema pinjaman luar negeri yang mengenakan suku bunga jauh lebih tinggi dibanding penawaran alternatif.
Tawaran pinjaman dari pihak Jepang saat itu hanya mengenakan tingkat suku bunga sekitar nol koma satu persen per tahun.
Namun, pemerintah justru memilih pinjaman dari Tiongkok dengan suku bunga mencapai dua persen atau dua puluh kali lipat lebih tinggi dari penawaran awal.
Akibat pengambilan opsi pinjaman berbunga tinggi tersebut, kerugian keuangan negara diperkirakan membengkak hingga mencapai sekitar tujuh puluh triliun rupiah.
Indikator pemborosan anggaran juga terlihat jelas dari rata-rata biaya pembangunan proyek Whoosh di Indonesia yang mencapai lima puluh dua juta dolar per kilometer.
Padahal, perbandingan biaya pembangunan serupa di Tiongkok maupun kawasan Timur Tengah hanya berkisar antara tujuh belas hingga delapan belas juta dolar saja.
Sekalipun terdapat upaya penggelembungan anggaran atau mark up, selisih biaya tersebut dinilai tidak wajar dan terlampau jauh melampaui batas kewajaran.
Pernyataan keras yang disuarakan oleh Purbaya merupakan bentuk protes moral bahwa beban ugal-ugalan semacam itu tidak layak dibebankan kepada keuangan publik.
Di sisi lain, Purbaya juga dihadapkan pada tekanan berat untuk mencari sumber penerimaan negara secara maksimal demi menambal defisit anggaran yang semakin melebar.
Upaya mengamankan dana sebesar seratus dua puluh triliun rupiah dari Danantara dilakukan semata-mata untuk menopang berjalannya program-program prioritas pemerintah.
Dana tersebut sangat dibutuhkan karena sebagian besar porsi anggaran tersedot secara masif untuk membiayai program unggulan kepala negara.
Program-program prioritas tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis atau MBG, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, hingga pengadaan alat utama sistem senjata militer.
Alokasi anggaran khusus untuk sektor pertahanan dan persenjataan dilaporkan mencapai kisaran angka fantastis sebesar tiga ratus empat puluh triliun rupiah.
Kondisi fiskal semakin terpuruk di tengah tekanan ekonomi nasional serta rasio utang terhadap produk domestik bruto yang hampir mendekati batas ketentuan tiga persen.
Alokasi belanja untuk program MBG dan KDMP terbukti telah menyedot sekitar dua ratus empat puluh triliun rupiah langsung dari dana transfer ke daerah.
Kebijakan pemotongan tersebut memicu gelombang protes keras dari hampir seluruh kepala daerah mulai dari tingkat bupati, wali kota, hingga gubernur.
Dana perimbangan keuangan yang biasanya diterima setiap tahun sekitar sembilan ratus triliun rupiah merosot tajam menjadi hanya tersisa enam ratus delapan puluh triliun rupiah.
Penurunan alokasi dana transfer yang sangat drastis itu membuat kondisi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di berbagai wilayah mengalami kelumpuhan.
Berbagai kebijakan yang dieksekusi oleh Purbaya selama menjabat pada dasarnya bertujuan menyelamatkan stabilitas pelaksanaan program strategis pemerintahan.
Namun, ketika polemik dana Danantara mencuat, ia dinilai sudah berada dalam posisi putus asa menghadapi situasi kas negara yang mengkhawatirkan.
Kondisi anggaran dinilai sudah sangat parah, sehingga penambahan utang baru justru akan melanggar ambang batas legalitas undang-undang keuangan negara.
Ia berupaya keras melindungi kepentingan program prioritas kepala negara, namun ironisnya justru berujung pada pemberhentian secara tidak hormat.
Masyarakat yang mencermati persoalan ekonomi secara objektif tentu memahami bahwa akar permasalahan sesungguhnya bersumber dari kepentingan kekuasaan semata.
Pihak yang paling bertanggung jawab atas kekacauan tersebut adalah lingkaran kekuasaan di sekitar istana serta kelompok oligarki yang merasa terganggu kepentingannya.
Langkah pembersihan internal yang dilakukan Purbaya pada sektor Direktorat Jenderal Pajak serta Bea Cukai disinyalir menjadi pemicu utama kesinggahan ketidaksukaan pihak tertentu.
Menatap prospek kebijakan keuangan ke depan, publik kini menaruh kecurigaan besar bahwa pemerintah akan segera menggenjot instrumen pajak untuk menutupi defisit.
Besarnya porsi belanja negara yang tidak prioritas berpotensi memicu lonjakan beban utang baru jika tidak segera dilakukan rasionalisasi anggaran secara menyeluruh.
Tekanan fiskal yang semakin melebar membuka peluang sangat besar bagi penguasa untuk menaikkan tarif perpajakan demi menyelamatkan ambisi program pemerintah.
Selama masa jabatannya, Purbaya dikenal konsisten menolak untuk menaikkan beban pajak karena sangat menyadari kondisi penderitaan ekonomi rakyat yang sudah tercekik.
Ujung dari arah kebijakan fiskal nasional kini bergantung penuh pada komitmen pimpinan tertinggi untuk melakukan evaluasi total terhadap skala prioritas program.
Langkah rasionalisasi anggaran dan penghentian program yang tidak mendesak menjadi kunci mutlak untuk menyelamatkan stabilitas keuangan negara dari jurang kebangkrutan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
