Repelita Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka suara terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tembus Rp240,1 triliun hanya dalam tiga bulan pertama di tahun 2026.
Defisit yang tercatat per 31 Maret 2026 tersebut setara dengan 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sebuah angka yang meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
ADVERTISEMENT
Purbaya menjelaskan bahwa membesarnya defisit di awal tahun merupakan konsekuensi logis dari kebijakan pemerintah yang sengaja mempercepat realisasi belanja negara sejak Januari.
Strategi percepatan belanja ini dirancang agar distribusi anggaran bisa lebih merata sepanjang tahun, tidak seperti pola tahun-tahun sebelumnya yang cenderung menumpuk pada periode akhir tahun.
"Memang by design kita ingin belanjanya lebih cepat," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Hingga akhir Maret 2026, realisasi belanja negara telah mencapai Rp815 triliun atau 21,2 persen dari pagu APBN, melonjak 31,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, pendapatan negara hanya tercatat sebesar Rp574,9 triliun dengan pertumbuhan 10,5 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan laju belanja.
Dari sisi komposisi belanja, Purbaya mengakui bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi pos pengeluaran yang paling menonjol.
"Yang mana yang paling besar, ya Anda tahu, ada beberapa. Sebetulnya hampir merata, tapi yang menonjol ya BGN lah karena memang anggarannya besar," tegas bendahara negara tersebut.
Berdasarkan alokasi APBN 2026, BGN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp268 triliun, di mana 93 persennya dialokasikan khusus untuk program MBG.
Kendati defisit membengkak, Purbaya memastikan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan ketat terhadap semua pengeluaran kementerian dan lembaga.
Ia bahkan mengancam akan menolak membayar atau mencairkan anggaran jika ditemukan belanja yang dinilai ngawur atau tidak tepat sasaran.
"Saya akan lihat kalau belanja yang ngawur-ngawuran, kan pasti ada tuh, nanti kita kasih peringatan ke KL terkait dan kalau diteruskan kita bisa kasih peringatan bahwa yang ini gak saya bayar," pungkas Purbaya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
