Repelita Jakarta - Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Prof Henri Subiakto menyoroti posisi Indonesia dalam upaya mediasi konflik Timur Tengah dengan membandingkan peran negara ini terhadap Pakistan yang dinilai lebih dipercaya oleh Amerika Serikat, Israel, dan Iran untuk menjadi juru damai.
“Mengapa Pakistan lebih dipercaya oleh AS, Israel dan Iran dari pada Indonesia untuk jadi mediasi damai mereka?” ujar Henri dalam keterangannya pada Selasa (31/3/2026).
ADVERTISEMENT
Ia menyinggung faktor akses diplomatik, kepercayaan, serta kemampuan mengeksekusi langkah konkret sebagai penentu utama mengapa Pakistan lebih dipilih dibandingkan Indonesia.
“Padahal kita tahu Presiden Indonesia Prabowo Subianto sudah sejak awal perang mengajukan diri untuk mendamaikan konflik di kawasan Timur Tengah ini. Bahkan sempat akan terbang langsung ke Teheran,” sebutnya.
Henri menyebut Pakistan dipandang lebih sesuai karena dianggap mampu bergerak cepat sekaligus menawarkan proposal yang relevan, sementara tawaran Indonesia disebut masih bersifat deklaratif.
“Tetapi nampaknya Pakistan dianggap lebih cocok, lebih cepat dan lebih konkret dalam mengeksekusi peran hingga menyodorkan proposal yang relevan,” imbuhnya.
Ia menjelaskan bahwa mediasi internasional tidak hanya bergantung pada niat baik tetapi juga faktor strategis lain seperti kepentingan langsung dan jaringan diplomatik.
“Persoalan mediasi internasional memang bukan soal siapa yang paling tulus atau paling besar populasinya, tapi lebih terkait dengan siapa yang paling punya akses, kepercayaan, kepentingan langsung, dan kemampuan mengeksekusi,” terangnya.
Henri menegaskan bahwa Pakistan memiliki segalanya di mata Iran dan AS saat ini dibandingkan Indonesia, namun Indonesia tetap memiliki peluang berkontribusi di forum lain.
“Untuk Indonesia masih tetap bisa berperan, tapi lebih tepatnya di forum yang lain yang tidak langsung. Misalnya di konferensi OKI atau ASEAN, sedang untuk jalur langsung saat ini, Pakistan masih lebih dipercaya dibanding negara yang dipimpin Presiden omon-omon,” kuncinya.
Sebelumnya, Pemerhati Politik dan Kebangsaan M Rizal Fadillah secara terbuka menyebut gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator dalam konflik Israel-Iran sebagai sesuatu yang tidak realistis dan cenderung ilusif.
Rizal mengatakan bahwa langkah Indonesia yang tergabung dalam Board of Peace (BoP) membuat posisi pemerintah sulit bersikap independen dalam mediasi konflik.
“Ketika Indonesia tidak lagi memimpin negara Non Blok tetapi menjadi bagian dari kepentingan Amerika Israel di BoP maka hanya mimpi untuk menjadi mediator perdamaian konflik sang majikan dengan Iran,” ujar Rizal pada Ahad (1/3/2026).
Ia juga menyinggung aspek konstitusional dengan menilai bahwa sejumlah langkah pemerintah dalam kerja sama internasional kontroversial dan perlu dikritisi.
“Ini akibat ia membuat perjanjian internasional seenaknya tanpa mengikuti ketentuan konstitusi. Presiden Prabowo melanggar UUD 1945,” ucapnya.
Rizal juga menyoroti nilai ideologi negara dalam konteks hubungan dengan Israel dengan mengatakan bahwa duduk bersama negara biadab jelas menginjak ideologi negara khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
