Repelita Jakarta - Pakar komunikasi dan pengajar senior dari Universitas Airlangga memberikan atensi mendalam atas ulasan kritis yang dikeluarkan oleh salah satu media massa terkemuka asal Inggris terhadap proyeksi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Tokoh akademisi tersebut memandang catatan serta alarm peringatan yang dipublikasikan oleh agensi jurnalistik barat itu bukan suatu perkara enteng yang dapat diabaikan begitu saja oleh jajaran kabinet.
ADVERTISEMENT
Sebab dalam pandangannya, institusi pers berskala global tersebut memegang kendali opini yang teramat kuat serta ditopang oleh tingkat kepercayaan yang sangat tinggi di panggung internasional.
Melalui latar belakang historisnya, agensi berita asing tersebut dinilai mempunyai rekam jejak yang sangat panjang dalam mengawal dinamika politik ekonomi dunia sejak berabad-abad silam hingga diakui oleh kaum borjuis.
“Peringatan serius dari media genius yang bereputasi tinggi,” ujar Henri dikutip fajar.co.id, Senin (18/5/2026).
Dirinya lantas mengulas kembali lini masa pendirian perusahaan publikasi tersebut yang pertama kali diinisiasi oleh James Wilson di kota London pada pertengahan tahun 1843 silam.
Kemampuan institusi media tersebut dalam mempertahankan objektivitas serta kemandirian ruang redaksinya selama hampir dua ratus tahun menjadi alasan utama mengapa ulasannya selalu dipatuhi para pembuat kebijakan.
“Selama hampir dua abad, The Economist mempertahankan reputasi sebagai suara intelektual yang independen dan berpengaruh di kalangan elite bisnis, politisi, dan akademisi,” jelas Henri menjabarkan profil media tersebut.
Pengalaman personal pun dibagikan oleh mantan pejabat kementerian ini yang sempat berkunjung langsung ke markas utama perusahaan pers tersebut saat dirinya menempuh studi lewat jalur beasiswa internasional pada tahun 2000.
Melalui kunjungan kerja tersebut, dirinya menyaksikan secara langsung bagaimana etos kerja serta standar profesionalisme tinggi yang diterapkan oleh tim redaksi dalam memproduksi produk jurnalistik berbasis kajian ilmiah.
“Alhamdulillah tahun 2000 ketika saya dapat British Chevening, pernah diundang ke kantor The Economist di pusat kota London,” ungkap Henri menceritakan pengalamannya.
“Mereka memang sangat profesional dan berbasis data objektif dalam membuat liputan,” sambung Henri meyakinkan publik atas kualitas riset media asing tersebut.
Meskipun menyadari adanya beberapa pandangan miring yang menyebut gaya bahasa tulisan jurnalis mereka terkadang terlampau percaya diri, dirinya menegaskan integritas informasi yang disajikan tetap berada di level tertinggi.
“Banyak ilmuwan yang memuji kekuatannya dalam international reporting, meski ada juga kritik bahwa kadang terlalu percaya diri,” tuturnya menyeimbangkan penilaian.
“Secara keseluruhan, harus diakui The Economist tetap menjadi salah satu media paling kredibel di dunia,” tambah Henri mempertegas argumennya.
Oleh sebab itu, aparatur negara diingatkan agar tidak menutup mata dari segala bentuk rekomendasi serta koreksi tajam yang dialamatkan oleh para pengamat internasional terhadap jalannya pemerintahan saat ini.
“Kalau Indonesia mengabaikan peringatan institusi media kredibel ini, jelas itu merupakan sikap ketidakpekaan dan ketidakcerdasan berpikir,” kuncinya mengakhiri sesi tanggapan.
Dalam artikel terbarunya, kanal berita asal Britania Raya tersebut memang menyoroti tajam perihal arah kebijakan strategis nasional di bawah kendali komando pemerintahan baru.
Analisis mendalam mereka menyimpulkan bahwa skema kebijakan domestik saat ini berisiko melahirkan tekanan hebat bagi ketahanan kas negara serta mencederai pilar-pilar kebebasan berdemokrasi.
Ditekankan pula mengenai ancaman nyata yang lahir dari kombinasi pembengkakan alokasi belanja modal pemerintah disertai dengan adanya gejala penarikan kontrol kekuasaan ke lingkaran pusat.
Kondisi tata kelola moneter serta stabilitas politik yang dinilai fluktuatif ini pula yang ditengarai memicu rasa waswas di kalangan para pemilik modal global dalam menanamkan asetnya di tanah air.
“Prabowo Subianto sedang mengikis keuangan negaranya dan juga demokrasinya,” tulis The Economist dalam artikelnya.
Tidak tanggung-tanggung, publikasi barat tersebut bahkan menyamakan kerentanan konseptual ekonomi Indonesia saat ini dengan memori kelam prahara finansial yang melanda kawasan Asia Tenggara pada akhir dekade sembilan puluhan.
Tragedi jatuhnya rezim orde baru akibat kegagalan mitigasi risiko moneter kala itu dinilai wajib dijadikan sebagai pedoman berharga bagi para menteri agar lebih bijak dalam menetapkan kebijakan anggaran.
Namun beberapa program prioritas yang digagas oleh kabinet saat ini dinilai justru berjalan ke arah yang berlawanan dan berpotensi meningkatkan beban utang luar negeri.
Sorotan utama dari analisis tajam tersebut mengarah langsung pada implementasi penyediaan makanan bernutrisi secara massal dan cuma-cuma yang menjadi jargon utama kampanye presiden terpilih.
Disusul kemudian dengan target pendirian puluhan ribu badan usaha unit desa yang ditengarai bakal menyedot pasokan dana yang teramat besar dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
Akumulasi finansial dari kedua mega proyek tersebut diprediksi akan menguras sepersepuluh dari total kapasitas anggaran tahunan dan mempersempit ruang fiskal di tengah ketidakpastian iklim ekonomi dunia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
