Repelita Jakarta - Reshuffle kabinet yang berpeluang dilakukan dalam waktu dekat tidak bisa dilihat sekadar sebagai rutinitas politik, melainkan bagian dari operasi konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Demikian pandangan Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, yang dikutip pada Rabu (8/4/2026).
ADVERTISEMENT
“Prabowo sudah mengantongi nama-nama yang kinerjanya buruk dan yang tidak loyal. Ini bukan lagi fase kompromi, tapi fase penegasan otoritas,” kata Amir.
Dalam analisisnya, ada tiga indikator utama yang menjadi dasar reshuffle, yakni kinerja kementerian yang tidak optimal, ketidaksinkronan dengan visi presiden, dan loyalitas politik yang tidak tunggal.
Ketiga faktor ini, menurut Amir, menjadi parameter utama dalam menentukan siapa yang akan dipertahankan dan siapa yang akan diganti.
Langkah reshuffle tentu memiliki implikasi politik yang luas bagi stabilitas pemerintahan ke depan.
Di satu sisi, ini bisa memperkuat stabilitas pemerintahan karena seluruh kabinet berada dalam satu komando yang solid.
Namun di sisi lain, reshuffle juga berpotensi memicu gesekan politik, terutama jika menyasar tokoh-tokoh yang memiliki basis kekuatan tersendiri di masyarakat.
“Ini seperti operasi bedah. Kalau berhasil, tubuh pemerintahan akan lebih sehat. Tapi kalau tidak hati-hati, bisa memicu resistensi politik,” kata Amir.
Meskipun demikian, Amir meyakini bahwa Presiden Prabowo sudah mempertimbangkan risiko tersebut dengan matang.
Dengan latar belakang militer dan pengalaman panjang di dunia politik, Prabowo dinilai memahami momentum yang tepat untuk melakukan perombakan kabinet.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
