Repelita Jakarta - Pengamat militer dan hubungan internasional Connie Rahakundrie Bakrie menyampaikan analisis mendalam serta serangkaian kritik tajam terhadap dinamika kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan arah kebijakan tata kelola negara.
Pandangan tersebut disampaikan secara rinci saat menjadi narasumber dalam dialog yang ditayangkan oleh kanal YouTube Forum Netizen pada 18 September 2026.
ADVERTISEMENT
Connie Rahakundrie Bakrie menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto perlu mewaspadai lingkaran terdekat di lingkungan istana yang dinilai membatasi akses masukan dari para ahli.
"Pak Prabowo orang dekat Bapak tuh banyak banget Pak yang pintar, padaco tuh pintar banget Pak, Safri pintar lah ya kan, panggil mereka Pak, jangan di depan pintu ditahan sama Teddy," kata Connie Rahakundrie Bakrie.
Ia mengkhawatirkan peran penapis informasi tersebut justru menghalangi presiden untuk mendapatkan gambaran riil mengenai kondisi bangsa dan masukan yang bernilai objektif.
"Kalau ditahan sama Teddy Pak kita enggak tahu, mungkin Bapak kasih masukan benar tapi masuk ke Bapak enggak benar Pak karena bisa masuk ke wilayah sangat-sangatnya Bapak ya cuman Teddy itu yang aku dengar," ujar Connie Rahakundrie Bakrie.
Dalam kesempatan tersebut, ia membandingkan dinamika diplomasi internasional Indonesia saat berkunjung ke luar negeri, khususnya hubungan dengan pihak Rusia di St. Petersburg.
Connie Rahakundrie Bakrie menyoroti perbedaan perlakuan protokol diplomatik antara kunjungan presiden Indonesia dengan kunjungan kenegaraan dari pemimpin negara tetangga seperti Malaysia.
"Gua bisa bedain kapan Presiden Prabowo diterima secara kenegaraan, kapan diterima secara kekremlinan," ucap Connie Rahakundrie Bakrie.
Ia menjelaskan bahwa penerimaan secara kekremlinan terjadi ketika agenda pertemuan dilakukan secara mendadak di ruang rapat yang berukuran relatif terbatas.
"Terus kemarin habis Pak Prabowo datang itu datanglah raja Malaysia, karpet merah tuh dari depan dan diterima di ruang emerald, jomplang dari yang kelihatan di ruangan kecil ruang rapat Kremlin," kata Connie Rahakundrie Bakrie.
Ia menekankan agar diplomasi yang dijalankan pemerintah tidak hanya sebatas seremonial atau pertemuan Basa-basi, melainkan melahirkan langkah strategis yang konkret bagi bangsa.
Connie Rahakundrie Bakrie mendorong agar kesepakatan sektor energi seperti minyak serta kerja sama teknologi nuklir segera ditindaklanjuti dengan sistem pembayaran yang terintegrasi.
"Kenapa oilnya dibuat tapi sistem pembayaran kita enggak cepat, kita kan tahu Rusia kena sanksi Swift Code dimatikan, kenapa sih kita enggak smart enough untuk bikin kanal pembayaran sebelum presiden pergi," tutur Connie Rahakundrie Bakrie.
Selain masalah luar negeri, sektor pertahanan dan pemanfaatan infrastruktur strategis seperti Bandara Kertajati yang direncanakan menjadi lokasi Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) turut disinggung.
Ia mengingatkan agar pengelolaan MRO pesawat militer tersebut diawasi secara penuh agar tidak dimanfaatkan oleh kekuatan asing sebagai pangkalan tertutup atau militer terselubung.
"Maksud aku kita mesti hati-hati jangan sampai itu dijadikan base tertutup atau pangkalan militer, jangan sampai satu hari saat ada apa-apa memanas di Laut Cina Selatan kita jadi paling dekat," kata Connie Rahakundrie Bakrie.
Di sisi lain, ia juga mengkritik keras porsi anggaran belanja negara yang dinilai tidak proporsional akibat keberadaan lembaga atau badan baru di era pemerintahan saat ini.
Ia menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang alokasi anggarannya melonjak drastis hingga melampaui kementerian-kementerian vital di Indonesia.
"Gara-gara MBG itu adalah program yang badan duitnya lebih banyak daripada Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan," ungkap Connie Rahakundrie Bakrie.
Ia menambahkan bahwa ketimpangan anggaran tersebut membuat kementerian lain sibuk menuntut kenaikan anggaran tahunan tanpa dibarengi dengan empati terhadap kondisi sosial masyarakat.
Kritik tajam juga diarahkan pada implementasi perhitungan ekonomi nasional yang dinilai tidak rasional serta pengabaian terhadap realitas di lapangan.
"Aku diundang diajak pandangan geopolitik dunia, lalu yang merespon para mantan menteri keuangan dan mantan menteri perdagangan, tapi 10 ditambah 6 tuh bukan 17," tegas Connie Rahakundrie Bakrie.
"Maksudnya Pak Presiden itu mesti dengar orang yang ngomong 10 ditambah 6 tuh 16, jangan ngotot 17, capek kita," lanjut Connie Rahakundrie Bakrie.
Menurutnya, lingkungan di sekitar presiden harus berani menyampaikan kebenaran data dan tidak menutupi fakta demi menyenangkan hati pimpinan semata.
Ia menggambarkan situasi tersebut seperti cerita fabel klasik di mana seorang raja dibiarkan berjalan tanpa busana karena bawahan hanya memberikan pujian semu.
"Lama-lama orang akan ngelihat itu kayak raja jalan telanjang karena enggak pernah dapat informasi A1 dari orang yang dianggap A1," sindir Connie Rahakundrie Bakrie.
Selain itu, Connie Rahakundrie Bakrie menyoroti fenomena tindakan represif serta pembungkuman terhadap pemikiran kritis dari civitas akademika dan mahasiswa di perguruan tinggi.
Ia menyayangkan munculnya pihak-pihak yang sengaja membentuk struktur organisasi tandingan untuk mengaburkan aspirasi murni yang disampaikan oleh kalangan kampus.
"Ada kampus bersuara dibikin, BEM seluruh Indonesia bersuara dibikinlah BEM gadungan, jadi kita tuh kayak negara dagelan gara-gara begitu," kata Connie Rahakundrie Bakrie.
Ia menegaskan bahwa pemikir kampus dan akademisi adalah fondasi utama kemajuan sebuah negara besar, sehingga tidak sepatutnya suara kritisme dianggap sebagai tindakan oposisi musuh.
"Kembalinya budaya feodal kenapa kritik itu dianggap serangan, akademisi ngomong dianggap dicap anti pemerintah, padahal ancaman paling besar itu penjilat kekuasaan dari hulu ke hilir," cetus Connie Rahakundrie Bakrie.
Terkait beban perpolitikan warisan pemerintahan terdahulu, ia meminta Presiden Prabowo Subianto bersikap tegas dan tidak sekadar menanggung sisa persoalan dari era sebelumnya.
Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur turut disebutnya sebagai salah satu beban anggaran besar yang ditinggalkan tanpa kepastian penyelesaian yang jelas.
"Jangan sampai Pak Prabowo ini cuman sibuk mengcounter kejadian yang ada di era dia, tapi berani dong ini kan ada efek juga dari yang eranya Bapak yang bersembunyi di Solo itu," tegas Connie Rahakundrie Bakrie.
Ia mendesak adanya pertanggungjawaban hukum dan evaluasi menyeluruh atas kebijakan-kebijakan masa lalu yang telah menghabiskan ratusan triliun keuangan negara.
"Jokowi itu waktu bikin IKN kaya orang bermimpi, masalahnya Michael Jackson kerja cari duit sendiri dan bikin pakai duit sendiri, bukan pakai duit rakyat," ujar Connie Rahakundrie Bakrie.
"Tugas lu sekarang gimana caranya diadili paling enggak untuk keputusan IKN karena itu uang rakyat, dia salahnya banyak," tambah Connie Rahakundrie Bakrie.
Ia mengakhiri pandangannya dengan mengingatkan bahwa kebebasan berpikir, kejujuran intelektual, serta sikap keteladanan negarawan merupakan syarat mutlak agar Indonesia tidak kehilangan arah menuju masa depan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
