Repelita [Jakarta] - Keputusan tidak biasa diambil oleh Presiden Prabowo Subianto yang memilih untuk mengumumkan sendiri berkas dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.
Langkah politik anggaran yang terbilang langka ini ditafsirkan oleh sejumlah pengamat sebagai indikasi kuat bahwa kendali atas arah kebijakan finansial negara kini dikonsentrasikan penuh di bawah otoritas kepresidenan.
ADVERTISEMENT
Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, memaparkan bahwa selama ini prosesi pembacaan berkas KEM-PPKF selalu identik dengan peran Menteri Keuangan selaku nakhoda teknokratis anggaran.
Namun untuk kali ini, RI satu sengaja mengambil alih panggung utama parlemen lantaran substansi draf tersebut memuat jajaran program kerja krusial yang diusung oleh kabinet pemerintahan baru.
“Dalam politik anggaran, simbol seperti ini penting karena memberi sinyal bahwa prioritas fiskal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari agenda politik utama pemerintahan,” ujar Yusuf dalam pesan singkatnya, Rabu (20/5/2026).
Menurut kalkulasi analitis dari Yusuf Rendy, titik persoalan utamanya sejatinya bukan terletak pada keabsahan hak atau kewenangan hukum dari sang kepala negara.
Sebab, jika ditinjau dari tatanan konstitusi dasar, posisi Presiden memang memegang kendali penuh serta legalitas mutlak dalam menetapkan arah haluan belanja strategis nasional.
Kendati demikian, komunitas pelaku pasar keuangan kini mulai mengamati secara saksama mengenai bagaimana mekanisme pengambilan keputusan penting tersebut dieksekusi di tingkat atas.
Apabila pengumuman pagu dana dipaparkan langsung oleh Presiden di forum tertinggi, maka ruang penyesuaian bagi tim ahli teknokrat dinilai bakal menjadi semakin terbatas.
“Pasar mulai bertanya apakah proses penyusunan kebijakannya tetap berbasis kajian yang matang atau justru bergerak terlalu cepat mengikuti momentum politik,” tuturnya.
Yusuf menambahkan bahwa riak kecemasan para investor domestik maupun global sudah mulai terbaca dari pergerakan instrumen ekonomi dalam hitungan beberapa waktu ke belakang.
Posisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terdeteksi merosot cukup signifikan disertai dengan pelemahan nilai tukar rupiah, di saat bursa saham regional Asia cenderung bergerak landai.
Fenomena koreksi ini menjadi indikasi kuat bahwa para pelaku pasar menangkap adanya faktor internal dari dalam negeri yang mengeskalasi bobot risiko investasi di Indonesia.
Salah satu pemicunya adalah embusan isu seputar rencana pembentukan badan baru yang khusus meregulasi aktivitas ekspor untuk aneka komoditas unggulan tanah air.
Walaupun wacana tersebut belum disahkan menjadi regulasi hukum yang mengikat, minimnya pemaparan detail dari pihak istana terlanjur memicu sentimen negatif bagi para penanam modal.
“Masalah utamanya bukan semata substansi kebijakannya, tetapi ketidakpastian prosesnya,” ujar Yusuf.
Pihak bursa pada dasarnya tidak akan keberatan menerima restrukturisasi regulasi asalkan koridornya jelas, penyampaian informasinya selaras, serta skema besarnya dapat diprediksi dengan akurat.
Namun situasi sebaliknya terjadi ketika sebuah gagasan makro dilempar ke publik tanpa disertai uji sahih terbuka ataupun dialog awal bersama jajaran pengusaha di sektor terkait.
Kondisi buram inilah yang pada akhirnya mendorong para pelaku bisnis untuk memformulasikan praduga dan spekulasi liar yang kurang menguntungkan bagi iklim investasi.
Sentimen miring mengenai wacana pembentukan badan khusus pengawas ekspor komoditas prima ini perlahan mulai menebar hawa kegelisahan di lantai bursa keuangan nasional.
Isu yang beredar menyebutkan lembaga negara baru ini nantinya bakal memegang kendali penuh atas tata niaga ekspor komoditas batu bara, minyak sawit mentah (CPO), hingga konsentrat mineral tambang.
Dampak psikologis yang ditakuti oleh pasar adalah munculnya potensi distorsi harga di tingkat global, meluasnya monopoli kontrol pemerintah, hingga terpangkasnya margin keuntungan emiten.
“Belum tentu semua itu terjadi, tetapi pasar bekerja berdasarkan ekspektasi dan persepsi risiko, bukan hanya kebijakan yang sudah final,” kata Yusuf.
Imbas dari berkembangnya persepsi risiko tersebut terbukti nyata dalam menekan pergerakan angka pada papan perdagangan saham gabungan di dalam negeri.
Pada sesi penutupan pasar hari Selasa (19/5/2026), posisi IHSG tersungkur jatuh dengan pelemahan menyentuh angka 3,46 persen disertai depresiasi pada nilai mata uang rupiah.
Terlepas dari dinamika pasar, agenda pembacaan naskah KEM-PPKF RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto ini menorehkan catatan sejarah baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di DPR.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa keterlibatan langsung sang kepala negara dipicu oleh banyaknya poin rancangan yang terafiliasi dengan visi misi utama kepresidenan.
“Di KEM-PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus beliau yang ngomong, bukan saya,” kata Purbaya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengimbau segenap elemen publik untuk bersabar menanti pernyataan resmi dari jajaran kabinet mengenai draf final fiskal tersebut.
“Kita tunggu akan bicara mengenai kondisi ekonomi,” ujar Airlangga.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
