Repelita [Jakarta] - Beredarnya surat penawaran iklan dari sebuah kelompok media terkemuka kepada pimpinan badan usaha agribisnis nasional menuai sorotan tajam di ruang publik.
Dokumen permohonan audiensi yang mencantumkan agenda kerja sama komersial tersebut ditujukan langsung kepada direktur utama perusahaan terkait.
ADVERTISEMENT
Langkah korporasi pers itu mendadak menjadi perbincangan hangat lantaran instansi yang disurati selama ini kerap menjadi objek pemberitaan kritis.
Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, secara terbuka mengungkapkan rasa kekecewaan mendalam atas tawaran komersial tersebut.
Ia menilai tindakan tersebut berpotensi mencederai standar integritas serta independensi lembaga pers yang selama ini sangat dihormatinya.
"Jujur sejujurnya saya kecewa. Saya sedih, saya sedih," ujar Joao di Jakarta.
Petinggi perusahaan pangan itu merasa prihatin karena menganggap standar kemandirian sebuah media berita memiliki nilai yang sangat tinggi.
"Saya kecewanya karena Tempo Media yang selama ini saya banggakan dan hormati. Menurut saya independensi yang mereka jaga itu harganya mahal. Jadi ini preseden tidak baik," tuturnya.
Menanggapi polemik yang berkembang luas, pimpinan kelompok media bersangkutan menyatakan bahwa urusan bisnis tidak akan pernah mencampuri independensi dapur redaksi.
Pihak pengelola korporasi pers menjelaskan bahwa divisi komersial bekerja secara terpisah untuk menawarkan kerja sama kepada berbagai instansi.
Pembatasan ketat atau yang dikenal sebagai prinsip pemisah antara bagian bisnis dan redaksi diklaim tetap berjalan secara profesional.
Kendati penjelasan resmi telah diberikan, berbagai tanggapan kritis dari pengamat maupun pegiat media sosial terus bermunculan.
Pegiat media sosial silvia tjan berpendapat bahwa klarifikasi tersebut belum sepenuhnya mampu meredakan keraguan publik terhadap integritas pemberitaan.
Sebagai institusi yang kerap menuntut akuntabilitas pihak lain, lembaga pers tersebut didorong untuk menerapkan standar keterbukaan yang jauh lebih tinggi.
"Tempo mengatakan iklan tidak membeli berita. Oke. Tapi justru karena Tempo mengklaim memiliki benteng independensi, standar yang dipakai seharusnya lebih tinggi dibanding media pada umumnya," ujar Silvia, Sabtu (25/7/2026).
Masyarakat dinilai tidak memiliki instrumen pengawasan langsung untuk memantau penerapan batasan internal antara kepentingan komersial dan jurnalistik.
Faktor relasi bisnis maupun kedekatan akses dikhawatirkan dapat membentuk bias persepsi di tengah masyarakat luas.
"Kalau standar transparansi dan konflik kepentingan berlaku untuk pemerintah, BUMN, dan pejabat publik, maka standar yang sama seharusnya juga berlaku bagi Tempo. Karena media yang meminta akuntabilitas juga harus siap untuk diakuntabilitaskan," kata Silvia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
