Repelita [Jakarta] - Dinamika politik antara PDIP, mantan Presiden Jokowi, serta PSI disampaikan karena dianggap terjebak dalam simbol perang yang tidak relevan bagi rakyat. Ketegangan tersebut dinilai minim substansi karena melupakan persoalan nyata yang mendesak, terutama kekacauan pengelolaan proyek strategis di Rempang-Galang.
Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus, menyebut perilaku saling sindir antarkubu politik merupakan hal lumrah dalam ruang demokrasi. Namun, ia menekankan bahwa energi politik seharusnya digunakan untuk mengawasi kebijakan yang berdampak langsung pada kepentingan warga negara.
ADVERTISEMENT
Iskandar Sitorus menyatakan: “Politik adalah tentang substansi, bukan sekedar simbol. Yang terjadi saat ini adalah perang simbol yang dangkal, sementara persoalan substantif seperti warisan tata kelola yang bermasalah di Rempang-Galang nyaris tidak terlihat.” Ia menambahkan bahwa proyek Rempang Eco-City peninggalan era sebelumnya meninggalkan kerumitan tata kelola yang serius.
Meski digembar-gemborkan sebagai investasi fantastis senilai Rp174 triliun, fakta di lapangan menunjukkan adanya hambatan sosial dan hukum yang belum terselesaikan. Temuan Ombudsman Republik Indonesia mengindikasikan adanya praktik maladministrasi terkait status lahan dan pengabaian hak warga di Kampung Tua.
Iskandar menegaskan: "Ini bukan sekadar kegagalan teknis. Ini adalah kegagalan tata kelola yang terstruktur. Negara bergerak cepat untuk investor, tetapi lambat untuk rakyat. Narasi investasi digembar-gemborkan, sementara fondasi hukum dan sosialnya amburadul." Ia menantang PDIP untuk lebih tajam mengkritisi kebijakan pemerintah terdahulu secara substantif.
Menurutnya, PDIP harus mendorong transparansi dokumen publik serta rekomendasi Ombudsman daripada sekadar memeributkan atribut partai. Iskandar Sitorus berpendapat: "Jika PDIP ingin mengkritik Jokowi, kritisilah warisan kebijakannya. Bantu warga Rempang memperjuangkan kepastian hukum, dorong audit BPK, tindak lanjuti rekomendasi Ombudsman, dan buka dokumen publik agar transparansi terjaga. Itulah kritik yang sehat."
Di sisi lain, PSI diminta untuk tidak membalas sindiran dengan retorika semata, melainkan menunjukkan bukti data yang akurat. Iskandar menilai pembelaan terhadap kebijakan lama harus berlandaskan realisasi lapangan yang nyata bagi masyarakat.
Iskandar Sitorus mengatakan: "Jika PSI benar-benar ingin membela Jokowi, jawablah kritik dengan data dan realisasi. Enggan bahwa investasi berjalan, hak warga telah diselesaikan, dan rekomendasi Ombudsman sudah ditindaklanjuti. Jangan hanya balas dengan sindiran." Ia juga mengingatkan pemerintah saat ini agar tidak meneruskan pola pembangunan yang mengabaikan kepastian hukum.
Pemerintah diingatkan agar lebih mengedepankan nasib rakyat daripada sekedar mengejar target investasi tanpa penyelesaian konflik agraria. Demokrasi yang sehat tidak memerlukan konflik simbolis yang tidak memberikan solusi bagi kesejahteraan masyarakat. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
