Repelita Jakarta - Gelombang polemik seputar keabsahan berkas administrasi pendidikan pejabat tinggi negara kembali memicu adu argumen yang sangat sengit di kalangan warganet.
ADVERTISEMENT
Informasi tersebut sebelumnya diunggah oleh akun @regar_op0sisi pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga Oktober tahun dua ribu dua puluh enam.
Isi unggahan dari akun media sosial tersebut menyoroti esensi dokumen penyetaraan kelulusan luar negeri dengan menuliskan secara utuh Yang disetarakan itu dokumen bukti kelulusan sekolah luar negeri. Bukan kemampuan. Termul gobloknya naudzubillah.
Unggahan tersebut langsung memicu respons berantai dari netizen lain yang menyoroti ketidaksesuaian nomenklatur regulasi kementerian terkait dokumen pembanding tersebut.
Netizen dengan nama akun @nompene ikut memberikan ulasan yuridis mengenai kejanggalan format surat lewat cuitan Sebenarnya, menurut ketentuan dalam Permendikbud 29 Tahun 2014, judulnya harus “Surat Keterangan Penyetaraan”, bukan sekadar “Surat Keterangan”.
Silang pendapat digital ini kian meluas pascaputusan mahkamah yang menolak gugatan pemohon akibat dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk menyidangkan sengketa pemilu.
Otoritas pengawas pemilu didorong untuk lebih ketat melakukan verifikasi berkas guna memulihkan kepercayaan publik serta mencegah timbulnya praduga negatif yang bergulir liar di masyarakat. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
