Repelita Jakarta - Pernyataan terbuka mantan pendamping kepala negara dalam sebuah tayangan diskusi siber dinilai memperkuat tesis mengenai keretakan hubungan kepemimpinan nasional yang sudah terjalin sejak fase awal pencalonan eksekutif.
Pengamat dinamika sosial memandang bahwa absennya sanggahan dari tokoh senior asal Makassar tersebut terhadap rentetan pengungkapan fakta politik masa lalu mengindikasikan adanya pembenaran substantif atas ketegangan tersebut.
ADVERTISEMENT
Pertemuan dua figur berpengaruh dalam ruang digital itu memperlihatkan rekonstruksi sejarah kekuasaan yang lebih bervariasi dengan adanya tambahan detail penting mengenai komunikasi di balik layar antarelite partai politik.
“Majalah KeadilanTV berhasil mempertemukan JK dan Bang Panda dalam satu podcast eksklusif. Apa yang dikatakan Bang Panda sebelumnya tidak ada yang dibantah oleh JK alias dibenarkan semua dan bahkan ditambah pengayaan,” ujar Erizal.
Ketidakharmonisan kabinet pada masa itu ditengarai mulai berembus sejak adanya mandat penunjukan resmi dari pimpinan tertinggi partai banteng moncong putih menjelang kontestasi pemilihan presiden silam.
Inisiatif konsiliasi yang sempat diupayakan oleh pihak eksekutif pasca-penetapan pasangan calon justru memicu sinyal ketidaknyamanan psikologis dari sang rekan duet yang mulai terbaca melalui bahasa tubuh politiknya.
“Artinya, tidak salah pengakuan Bang Panda bahwa dia sejak awal ditunjuk Jokowi sebagai perantara atau penengah antara Jokowi dan JK,” kata Erizal.
Posisi jurnalis kawakan itu dinilai sangat strategis lantaran bertindak sebagai jembatan penghubung komunikasi krusial serta penyelaras kepentingan antara faksi beringin dengan partai penguasa kala itu.
“Bang Panda tidak saja diakui sebagai penengah antara JK dan Jokowi, tapi juga sebagai perantara antara JK dan Megawati, bahkan antara kepentingan Golkar dan PDIP,” ujarnya.
Dinamika historis lain yang terkuak mencakup peta dukungan kontestasi kepala daerah ibu kota di mana mendiang ketua majelis permusyawaratan rakyat awalnya memiliki preferensi figur kepemimpinan yang berbeda.
Dorongan politik untuk memajukan mantan wali kota Surakarta ke panggung megapolitan berpotensi tidak terjadi sekiranya konstelasi penolakan internal dari tokoh senior tersebut diidentifikasi lebih awal oleh jajaran mitra koalisi.
Di sisi lain indikasi ketidakselarasan tersebut tidak hanya menyasar memori kepemimpinan masa lalu melainkan juga merefleksikan kegelisahan mendalam terhadap stabilitas tata kelola pemerintahan era baru saat ini.
“JK terlihat sekali tidak sreg dengan Jokowi, tapi juga dengan situasi politik dan ekonomi saat ini di bawah kepemimpinan Prabowo,” kata Erizal.
Iklim demokrasi kontemporer dinilai sedang mengalami pergeseran di mana penyampaian kritik konstruktif kerap kali mengalami simplifikasi makna dan diposisikan berseberangan dengan kepentingan stabilitas nasional.
Kebijakan penertiban terhadap sektor ekonomi dan para pelaku usaha juga menjadi salah satu poin evaluasi tersendiri yang dipandang memerlukan pendekatan pembinaan yang lebih persuasif ketimbang tindakan represif.
“Pengusaha-pengusaha nakal itu harusnya dibina, bukan dibinasakan. Kira-kira begitu pandangan JK,” ujar Erizal.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
