Repelita Jakarta - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan kritis mengenai kualitas pemenuhan syarat administratif tingkat pendidikan dalam pencalonan pejabat negara.
Tanggapan mengejutkan dari pihak pengadil tersebut mengemuka di tengah jalannya persidangan pembuktian yang digelar pada hari Rabu, 30 September 2026.
ADVERTISEMENT
Dalam proses persidangan, salah satu hakim konstitusi mengungkapkan rasa herannya terhadap maraknya penggunaan ijazah nonreguler oleh para kandidat pemimpin.
Fenomena banyaknya figur calon pejabat yang melampirkan berkas kelulusan penyetaraan Paket C dinilai memerlukan perhatian serta evaluasi yang mendalam.
Sorotan tajam dari majelis hakim konstitusi ini diunggah secara resmi oleh pihak redaksi lewat kanal YouTube iNews pada Rabu, 30 September 2026.
Adanya realitas tersebut memicu pemikiran mengenai mendesaknya pembenahan regulasi pelaksana teknis dalam menyaring kualifikasi administrasi para calon pimpinan.
Pihak pengadil menilai ketentuan Peraturan KPU terkait syarat pencalonan ke depan perlu diubah agar dapat lebih meningkatkan mutu standar kepemimpinan nasional.
Langkah pengetatan dokumen pendaftaran dipandang sangat krusial guna memastikan akuntabilitas serta rekam jejak akademik yang jelas dari setiap individu kandidat.
Lebih lanjut, ruang persidangan sengketa syarat pendidikan ini terus bergulir dengan mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi ahli yang dihadirkan pemohon.
Rangkaian fakta persidangan tersebut menjadi materi pertimbangan hukum yang sangat penting bagi majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir perkara pencalonan wakil presiden.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
