Repelita Merauke - Peluncuran karya sinematik dokumenter bertajuk Pesta Babi menuai gelombang kontroversi besar setelah munculnya serangkaian tindakan boikot dan larangan pemutaran dari berbagai otoritas keamanan terhadap karya besutan sutradara Dandhy Dwi Laksono serta Cypri Paju Dale tersebut.
Sutradara kawakan tersebut kemudian membeberkan fakta di balik ketegangan geopolitik bumi cenderawasih dalam sebuah sesi dialog interaktif bersama tokoh nasional Akbar Faizal yang mempertanyakan eskalasi pengerahan kekuatan militer pasca-bergulirnya sejumlah mega proyek strategis nasional.
ADVERTISEMENT
“Tentang Papua ini. Apa yang terjadi di sana? Saya dengar ada kelompok Wilmar segala macam di situ,” tanya Akbar Faizal menyelidiki situasi riil sebagaimana dikutip pada hari Sabtu 16 Mei 2026.
Menjawab rasa penasaran tersebut, sang pembuat film menjelaskan bahwa pola integrasi pertahanan keamanan dalam menyokong investasi ekonomi makro sebenarnya sudah berjalan lama, namun intensitasnya kian menguat secara masif lewat pembentukan jaringan batalion teritorial baru komersial.
“Di sejak periode Jokowi kan Jokowi sudah melibatkan militer. Prabowo makin-makin melibatkan militer. Ada banyak batalion baru dibangun di sana,”’ungkap Dandhy membedah garis waktu kebijakan pertahanan di wilayah konflik tersebut.
Ia memaparkan data perbandingan statistik kepolisian yang menunjukkan ketimpangan konsentrasi pasukan pertahanan di mana rasio pengawasan keamanan di pulau paling timur Indonesia tersebut jauh lebih padat ketimbang wilayah administrasi domestik lainnya.
“Kalau rata-rata satu tentara menjaga sekitar 690 penduduk Indonesia, di Papua satu tentara menjaga sekitar 100 orang,” ujar Dandhy memberikan rincian matematis mengenai ketatnya perimeter pengamanan sipil di sana.
Tingginya penetrasi kuantitas prajurit bersenjata lengkap tersebut dinilai tidak sebanding jika dikonfrontasikan langsung dengan estimasi kekuatan tempur gerilya dari komando Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang jumlah personel aktifnya relatif sangat terbatas.
“Artinya apa? eh 1300 personil OPM. Ini data resmi dari polisi. 1300-an personil OPM yang sekarang bersenjata aktif itu dihadapi oleh deployment pasukan segede itu. Pertanyaannya, ini benar-benar untuk mengeliminasi OPM atau ada agenda lain?” cetusnya meragukan motif utama operasi militer.
Narasi dalam sinema Pesta Babi membongkar bahwa gelombang militerisasi masif tersebut berkelindan erat dengan proteksi terhadap ekspansi korporasi multinasional yang tengah bersiap mengeksploitasi potensi komoditas bioenergi global atau biofuel di atas tanah ulayat Papua.
Langkah taktis otoritas pusat dalam memaksakan kelanjutan program lumbung pangan berskala raksasa dinilai mengabaikan aspek kegagalan historis masa lalu, di mana proyek sejenis terbukti hancur total saat diterapkan di atas tanah gambut pulau Kalimantan.
“Sesince Soeharto buka PLG 1 juta hektar di Pulang Pisau atau Kapuas di Kalimantan Barat 1996. Enggak ada gitu. Tunjukkan di skala berapa food estate ini efisien. Visibility studies mana yang menunjukkan bahwa oke food estate ini efisien di level sekian ratus hektar. Ketika buka 600 hektare untuk singkong saja gagal, lalu tiba-tiba muncul proyek 2,5 juta hektare di Papua. Rasionalitasnya di mana?,” pungkasnya mempertanyakan dasar ilmiah kebijakan agraria nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
