Berita, Nasional

Pengibaran Bendera Bintang Bulan Di Aceh Ungkap Akumulasi Kekecewaan Mendalam Terhadap Pemerintah Pusat

Repelita.id

16 August 2026 19:30 WIB

Pengibaran Bendera Bintang Bulan Di Aceh Ungkap Akumulasi Kekecewaan Mendalam Terhadap Pemerintah Pusat
Foto: Istimewa

Repelita [Jakarta] - Pengamat politik dan ekonomi Heru Subagia menilai aksi pengibaran bendera Bulan Bintang di Aceh merupakan bentuk nyata dari akumulasi kekecewaan masyarakat daerah terhadap pemerintah pusat.

Fenomena tersebut mencerminkan adanya persoalan fundamental terkait rasa keadilan sosial, ekonomi, pendidikan, serta hukum yang belum merata dirasakan oleh warga di berbagai wilayah.

ADVERTISEMENT

"Apa yang dirasakan masyarakat Aceh yang saat ini mengibarkan bendera Bintang Bulan, secara substansi mempunyai kesamaan dengan apa yang dirasakan rakyat Indonesia secara umum, yaitu tuntutan terhadap keadilan sosial, ekonomi, pendidikan, dan hukum," ujar Heru pada hari Jumat, 15 Agustus 2026.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ketidakpuasan yang muncul di sejumlah daerah seperti Aceh dan Papua bukan bermaksud menolak eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aksi simbolik tersebut murni dilandasi oleh kekecewaan terhadap perilaku penguasa serta kebijakan pusat yang dinilai kurang berpihak kepada kepentingan rakyat kecil.

"Ketidakpuasan ini bukan bentuk perlawanan terhadap Indonesianya itu sendiri, tetapi lebih pada perilaku dan keberpihakan rezim yang kendalikan pemerintahan," tegasnya.

Situasi krisis kepercayaan di berbagai wilayah pelosok nusantara ini lantas menjadi ujian berat bagi kepemimpinan nasional di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Prabowo yang lahir dari masyarakat militer harusnya lebih peka dan bisa mengambil kesimpulan, terutama di daerah-daerah yang bisa dikatakan ingin menyatakan diri berpisah dengan Indonesia dan melakukan gerakan-gerakan separatisme," paparnya.

Minimnya koordinasi lintas lembaga pemerintah pusat dalam merespons dinamika daerah turut disorot tajam agar tidak memicu eskalasi gerakan sipil yang lebih ekstrem.

"Dengan adanya pemerintahan yang tidak memihak kepada rakyat, kekecewaan ini bisa menjadi ekstrem dan melebur menjadi gerakan sipil. Ini menjadi kritik paling pedas bagaimana seharusnya ada pendekatan, terobosan, dan solusi dari pusat," tutupnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Berita Lainnya

Advertisement

Terpopuler

Statistik Pengunjung