Repelita Jakarta - Pengamat ekonomi Awalil Rizky menekankan urgensi bagi Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran menteri seperti Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memiliki sense of crisis atau kepekaan mendalam terhadap situasi darurat, terutama di tengah memanasnya konflik geopolitik pasca serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Istilah sense of crisis yang berasal dari bahasa Inggris tersebut menurut Awalil bukan sekadar wacana, melainkan kemampuan esensial yang mencerminkan kewaspadaan dan kesadaran penuh seorang pemimpin terhadap kondisi darurat yang sedang dihadapi bangsa.
ADVERTISEMENT
Ia menilai bahwa selain kepekaan terhadap situasi, pemerintah juga wajib menunjukkan empati nyata kepada masyarakat yang saat ini tengah mengalami kesulitan ekonomi di berbagai lapisan.
“Baik Pak Presiden, Pak Purbaya, maupun Pak Amran, saya sebut saja karena itu yang paling banyak diberitakan, seharusnya menunjukkan sense of crisis dan empati,” kata Awalil dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up pada Minggu (29/3/2026).
Menurutnya, pernyataan resmi pemerintah yang kerap menyebut bahwa stok beras cukup, jagung cukup, dan segala sesuatu dalam kondisi aman tidak lagi relevan karena realitas di lapangan menunjukkan harga kebutuhan pokok justru melambung tinggi.
“Kita ini sedang susah. Jangan mengatakan 'beras cukup,' 'jagung cukup,' 'semua aman,' padahal kenyataannya tidak, atau harganya mahal. Kemudian soal harga minyak, jangan hanya mengatakan kita siap atau punya dana. Yang lebih penting adalah kepekaan terhadap kondisi masyarakat,” tegas Awalil.
Lebih jauh, Awalil menyoroti perlunya perbaikan internal pemerintahan saat ini dengan meminta Presiden Prabowo untuk lebih berhati-hati dalam menata ulang belanja negara agar tidak terjadi pemborosan anggaran di tengah tekanan fiskal yang semakin berat akibat eskalasi konflik di Asia Barat.
Ia memberikan dua saran konkret, pertama melakukan restrukturisasi kabinet dengan mengurangi jumlah kementerian dan lembaga serta memangkas jumlah menteri dan wakil menteri menjadi 84 atau bahkan 75 seperti era presiden-presiden terdahulu.
Langkah pemangkasan tersebut menurut Awalil akan memberikan penghematan signifikan, terutama pada belanja barang yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah, sehingga anggaran negara bisa lebih difokuskan pada program-program yang benar-benar mendesak.
Saran kedua yang ia sampaikan adalah evaluasi terhadap item belanja besar seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggarkan sekitar Rp335 triliun dalam APBN 2026, dengan usulan agar program tersebut dipangkas atau dimoratorium terlebih dahulu.
Awalil memandang bahwa MBG perlu diubah sifatnya dari program universal menjadi targeted atau menyasar kelompok tertentu saja, misalnya 5 hingga 10 juta masyarakat di daerah miskin seperti Papua dan wilayah terpencil lainnya, sehingga anggarannya bisa turun drastis menjadi jauh lebih kecil.
“Sekarang yang perlu dibenahi adalah pemerintahannya terlebih dahulu. Ini bukan semata soal keuangan. Dari sisi saya, sebagai kepala rumah tangga, Presiden harus berhati-hati dan mulai membereskan para menterinya. Bukan dalam arti mengganti, tetapi menata ulang,” tutur Awalil.
Ia juga menegaskan bahwa moratorium bukan berarti menghentikan program secara permanen, melainkan menunda sebagai langkah strategis sembari melakukan kajian ulang terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran yang telah dialokasikan.
Awalil kembali menyoroti ketiadaan sense of crisis dalam tubuh pemerintahan, termasuk dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilainya terlalu tenang dalam merespons dinamika harga minyak dunia dan tekanan ekonomi global.
“Kalau memang belum bisa dilakukan, setidaknya harus ada sense of crisis. Saya serius soal ini. Coba lihat kondisi di lapangan. Ada yang mengatakan ekonomi baik-baik saja, misalnya di Tanah Abang semua laris. Tapi kalau kita turun langsung ke sana, kita bisa mendapat gambaran yang berbeda,” ucap Ekonom Bright Institute tersebut.
Ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia sejatinya sudah sulit bahkan sebelum pecahnya perang antara AS-Israel melawan Iran, dan jika perilaku pemimpin tidak menunjukkan kepekaan maka situasi berpotensi semakin memburuk.
“Ini menunjukkan bahwa masalahnya sudah buruk dan berpotensi memburuk. Kalau perilaku pemimpin seperti ini terus berlanjut, justru akan mempercepat krisis. Bisa saja [krisis] yang diperkirakan terjadi September justru maju menjadi Juli. Jadi, kesalahannya bukan tertunda, tetapi justru dipercepat jika kondisinya seperti ini,” kata Awalil.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto justru menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dijalankan tanpa pemotongan anggaran meskipun terjadi krisis di Timur Tengah buntut konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berdiskusi dengan sejumlah pengamat dan jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Sabtu (21/3/2026), yang kemudian diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab.
“Saya akan bertahan sedapat mungkin (untuk menjalankan program MBG). Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan,” katanya dalam diskusi tersebut.
Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya enggan melihat anak-anak Indonesia mengalami kekurangan gizi dan stunting, sebagaimana pengalamannya saat kampanye menemukan anak berusia 11 tahun dengan tubuh anak empat tahun di berbagai desa.
Ia meyakini keputusannya tetap menjalankan program MBG merupakan pilihan yang benar dan menegaskan bahwa tidak perlu ada pemotongan anggaran untuk program tersebut karena masih banyak pos belanja lain yang bisa dipangkas di tengah krisis Timur Tengah.
“Saya yakin di jalan yang benar. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Masih banyak penghematan lain yang bisa kita lakukan. Kita sudah exercise dan kita sudah lakukan penghematan di berbagai bidang,” tegas Prabowo.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
